Di Dawarblandong, Anggaran Diusulkan lewat P-APBN 2026
KABUPATEN - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, di lahan seluas 7,5 hektare kian terang. Itu setelah Kementerian PU memastikan bakal mengusulkan anggaran pada Perubahan APBN 2026.
’’Alhamdulillah untuk pembangunan sekolah rakyat di Dawarblandong sudah mulai ada titik terang dari Kementerian PU,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko. Kepastian itu diungkapkan tim dari kementerian kepada Pemkab Mojokerto saat melangsungkan survei ke lahan yang sebelumnya berhasil dibebaskan.
Menurutnya, pada survei yang berlangsung Rabu (1/4) lalu, kementerian sudah memastikan ketersediaan lahan yang berada di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong. Mereka turut mendokumentasikan luasan lahan mengunakan drone.
’’Pada momentum ini, kementerian juga memastikan jika akan diusulkan penganggarannya pada Perubahan APBN 2026, sehingga pada tahun ajaran 2027 sudah dapat menerima rombel,’’ jelasnya. Menurut Teguh, Kabupaten Mojokerto mendapatkan prioritas pembangunan dikarenakan sudah mempunyai SR rintisan tahap I yang kini tengah berlangsung di gedung diklat milik BKPSDM di Desa Terusan, Kecamatan Gedeg.
Setidaknya ada 50 siswa dengan dua rombongan belajar (rombel) yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan berkonsep asrama ini. Terdiri dari 22 laki-laki dan 28 perempuan. Puluhan siswa ini hasil seleksi dari total 150 anak yang bersedia. ’’Mereka ini merupakan keluarga prasejahtera sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),’’ tuturnya.
Sesuai inpres, pemda hanya menyediakan lahan dan perizinannya saja, sementara untuk pembangunannya secara keseluruhan bakal ditanggung pemerintah pusat. ’’Tidak hanya ruang belajar tetapi juga ruang asrama dan ada fasilitas olahraga serta kelengkapan lainnya,’’ tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto menyatakan, pengadaan lahan di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, untuk pembangunan SR berhasil dilakukan. Dengan anggaran Rp 8,5 miliar yang dialokasikan melalui P-APBD 2025, pembebasan yang dilakukan pemda menyasar 18 bidang tanah milik 17 warga. ’’Dari anggaran tersebut, kami melakukan pembebasan lahan milik warga seluas 40.786 meter persegi atau 4 hektar lebih,’’ ungkapnya.
Praktis, dengan luasan lahan 40.786 meter persegi yang berhasil dibebaskan, pemda sudah memiliki aset batas minumun luasan untuk kesiapan pembangunan SR berbasis boarding school oleh pemerintah pusat. ’’Selain 4 hektare lahan dari pembebasan milik warga, pemda sendiri sudah mempunyai 3,4 hektare lebih aset di kawasan tersebut. Jadi total lahan yang kita siapkan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 7,5 hektare,’’ papar eks Camat Ngoro ini.
Menurutnya, pembebasan lahan ini bagian dari respons cepat pemda dalam percepatan pelaksanaan SR di Mojokerto untuk berbagai jenjang. Sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. ’’Pembangunan SR berkonsep asrama ini nanti kapasitasnya untuk 1.000-an siswa dari berbagai jenjang. Mulai SD, SMP, dan SMA,’’ tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah