Nilai Pagu Peningkatan Bendung Wonokerto Tahap Dua Rp 2,2 Miliar
KABUPATEN - Pembangunan sembilan proyek rehabilitasi bendung dan peningkatan jaringan irigasi pertanian segera digeber. Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto pun menargetkan pekerjaan dengan pagu total Rp 5,692 miliar ini dilelang pertengahan April.
Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rois Arif Budiman mengatakan, pihaknya hingga kini masih fokus menyiapkan paket proyek rehabilitasi bendung dan peningkatan jaringan irigasi pertanian. Setidaknya tahun ini ada sembilan pekerjaan yang jadi fokus pengadaan. ’’Sembilan paket proyek dengan nilai pagu Rp 5,692 miliar ini. Minggu ini kita target reviu perencanaannya selesai,’’ ungkapnya.
Menurutnya, sembilan paket proyek yang jadi prioritas di tahun ini, meliputi rehabilitasi dan peningkatan bendung ada lima paket. Sementara peningkatan jaringan irigasi ada empat paket. ’’Pembangunan ini menunjukkan komitmen pemda dalam mendukung program swasembada pangan,’’ tegasnya.
Paling besar, terang Rois, ada pada peningkatan Bendung Wonokerto tahap dua di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo. Dengan nilai pagu Rp 2,2 miliar, proyek lanjutan ini difokuskan pada konstruksi sayap kanan dan kiri.
Selanjutnya ada proyek rehabilitasi Bendung Urung-Urung dua di Kecamatan Trawas senilai Rp 678 juta. Lalu, rehabilitasi bendung Jatidukuh, Kecamatan Gondang Rp 655 juta, dan peningkatan Bendung Losari dua di Kecamatan Puri senilai Rp 513 juta.
Sedangkan peningkatan jaringan irigasi Sumber Punggul, Kecamatan Kutorejo, dan peningkatan jaringan irigasi Cakarayam dua di Kecamatan Jatirejo masing-masing dengan pagu Rp 426 juta. Rehabilitasi jaringan irigasi pertanian juga menyasar di D.I Turi, Kecamatan Kutorejo senilai Rp 307 juta.
Termasuk peningkatan jaringan irigasi Desa Pakuwon, Kecamatan Bangsal, dan rehabilitasi pintu air D.I Tambaksari, Kecamatan Puri, dengan nilai pagu masing-masing Rp 241 juta dan Rp 191 juta. ’’Sebagai percepatan pembangunan, kita targetkan pertengahan April mulai proses pengadaan barang jasa,’’ bebernya.
Sebagai percepatan pengandaan proyek fisik untuk tahun anggaran 2026, dinas PUPR bakal kembali menggunakan sistem e-katalog konstruksi. Menurutnya, penerapan sistem tersebut bisa memangkas waktu jika dibandingkan dengan sistem tender.
Jika tender bisa menelan waktu satu bulan lebih, lantaran banyak tahapan yang harus dilalui, berbeda dengan e-katalog konstruksi hanya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu sudah bisa dilakukan teken kontrak.
’’Artinya melalui e-katalog konstruksi ini, pengadaan lebih cepat, realisasi lebih cepat dan manfaat lebih cepat dinikmati masyarakat,’’ jelas Rois. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah