’’Program yang diusulkan harus memiliki dampak nyata dan terukur pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan,’’
Ery Purwanti
Ketua DPRD Kota Mojokerto
Berharap Pembangunan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
KOTA - DPRD Kota Mojokerto mengingatkan pentingnya penyusunan skala prioritas pembangunan agar program yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka mendorong pemkot berinovasi untuk mencari sumber pendapatan lain sehingga program pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti merespons Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2027, Kamis (12/3) lalu. Forum tersebut menjadi ruang pembahasan dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk tahun depan. ’’Tahun 2027 akan menjadi tahun yang penting dalam melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan daerah di Kota Mojokerto,’’ kata Ery.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan agar penyusunan RKPD 2027 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pembangunan nasional. ’’Jangan sampai terjadi program yang berjalan sendiri-sendiri,’’ imbuhnya.
Dirinya mendorong pemkot terus berinovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif agar tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di tengah efisiensi anggaran saat ini, Ery menyoroti pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan.
Ia berharap program yang diusulkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ’’Program yang diusulkan harus memiliki dampak nyata dan terukur pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan,’’ tuturnya.
Guna memastikan hal itu, fungsi penganggaran dan pengawasan akan dijalankan secara optimal. DPRD, lanjutnya, akan mengevaluasi secara kritis usulan RKPD 2027 untuk memastikan setiap program memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi hak dasar Masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, munculnya duplikasi anggaran antara program pemerintah daerah dan program yang telah dibiayai pemerintah pusat juga menjadi poin yang diantisipasi.
’’Kami akan memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan value for money yang maksimal bagi daerah, yaitu penggunaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,’’ tegas Ery.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pembangunan pada 2027 akan berfokus pada peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan daerah. Pemkot pun menetapkan sembilan prioritas pembangunan hasil kajian teknokratis yang dibahas bersama DPRD.
Ning Ita menyatakan, sebanyak 284 usulan masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang di 18 kelurahan dan tiga kecamatan. Selain itu terdapat 773 usulan dari Pokir DPRD. ’’Seluruh usulan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya.
Wali kota mengakui, penurunan dana transfer pusat menjadi tantangan fiskal tersendiri dalam melaksanakan program pembangunan. Karena itu, penentuan prioritas anggaran dilakukan secara lebih selektif. Dirinya memastikan pemda akan tetap memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum. ’’Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,’’ tuturnya. (adi/fen)
Editor : Fendy Hermansyah