”Di wilayah kota banyak sekali ide muncul untuk pembangunan fisik, akan tetapi realita di lapangan semua yang dibangun seyogianya tidak perlu ada.”
Ambang Irawan
Ketua HMI Mojokerto
”Kami dari Pemerintah Kota Mojokerto tidak menutup jalur aspirasi. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti dan perbaikan ke depan.”
Heryana Dodik Murtono
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Mojokerto
- Aliansi Masyarakat Bergerak Mojokerto Datangi Rumah Rakyat
- Aksi Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Ning Ita-Cak Sandi
KOTA – Aliansi Masyarakat Mojokerto Bergerak menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Wali Kota Ika Puspitasari dan Wawali Rachman Sidharta Arisandi (Ning Ita-Cak Sandi), kemarin (11/3).
Massa yang terdiri dari unsur mahasiswa dan elemen pemuda membawa sejumlah tuntutan. Antara lain mendesak transparansi pengelolaan anggaran, makan bergizi gratis (MBG), proyek fisik, hingga penanganan masalah sampah.
Aliansi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Alinsi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Muhammadiyah, dan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli (APMP).
Ketua GMNI Mojokerto Mohammad Thohir mengatakan, aspirasi yang dibawa merupakan bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan Ning Ita-Cak Sandi selama satu tahun pertama di periode kedua ini. Menurutnya, kajian yang dilakukan belakangan menunjukkan sejumlah permasalahan.
Salah satunya temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi. ”Di MBG itu makanannya ada ulatnya,” ujarnya di depan Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Hayam Wuruk. Massa juga mempersoalkan pemberian MBG dengan skema bundling selama Ramadan alias didistribusikan sekaligus untuk beberapa hari. ”MBG sudah kayak paketan, anggur-anggurnya busuk,” teriakan peserta demo.
Selain MBG, Thohir juga menyoroti tindak lanjut korupsi proyek pembangunan kapal di Taman Bahari Mojopahit (TBM) senilai Rp 2,5 miliar. ”Sudah ada orang-orang yang ditangkap, tapi hari ini tidak ada perkembangan evaluasi dari pemkot,” imbuhnya di hadapan pejabat pemkot yang menemui masa aksi.
Ketua HMI Mojokerto Ambang Irawan menyoroti dari sisi pelaksanaan proyek strategis pemkot. Dia mencontohkan pembangunan Pasar Rakyat Prapanca yang mati suri serta Pasar Ketidur yang ramai ketika Ramadan saja. ”Di wilayah kota banyak sekali ide muncul untuk pembangunan fisik, akan tetapi realita di lapangan semua yang dibangun seyogianya tidak perlu ada,” kritiknya.
Berbagai sorotan itu dirangkum massa dalam tuntutan penyelesaian empat permasalahan pokok. Pertama, mendesak pemkot meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kegiatan pemerintahan, termasuk pemberian honorarium pemateri dalam berbagai kegiatan resmi.
Kedua, mendesak pemkot dan aparat hukum meningkatkan pengawasan dan penertiban peredaran miras. Ketiga, mendesak pemkot mengkaji dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pasar, khususnya area parkir di Benteng Pancasila agar memberi manfaat bagi masyarakat.
”Yang keempat, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menangani persoalan sampah yang saat ini tidak kondusif, dengan memastikan sistem pengangkutan, pengelolaan, serta penanganan sampah berjalan efektif demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai bentuk konkret tindak lanjut kunjungan kerja ke Negara Jepang,” tutur Bima saat membacakan isi nota kesepahaman yang ditandatangani bersama perwakilan pemkot.
Unjuk rasa awalnya digelar di Balai Kota, Jalan Gajah Mada. Puluhan peserta aksi kemudian bergeser ke Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Hayam Wuruk untuk menemui Ning Ita. Namun, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Mojokerto Heryana Dodik Murtono menyatakan wali kota tengah menghadiri kegiatan di Pemprov Jatim. Dirinya mewakili wali kota untuk menerima aspirasi.
”Kami dari Pemerintah Kota Mojokerto tidak menutup jalur aspirasi. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti dan perbaikan ke depan,” tuturnya.
Soal MBG, Dodik mengatakan, saat ini telah dibentuk Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut. ”Seingat saya di Kota Mojokerto tidak ada MBG yang berulat,” ucapnya yang segera disambut sorakan peserta demo.
”Aspirasi ini pasti ditindaklanjuti, tapi tidak serta-merta, karena perlu dikaji dan dan dibuktikan dengan data, seperti penyampaian MBG ada ulatnya,” imbuh Dodik.
Sementara itu, mengenai kasus korupsi proyek kapal TBM, kata dia, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat hukum. ”Kami yang dari pemkot menghormati proses hukum itu, kalau misalnya memang ada (perkembangan) pasti proses hukum berjalan lagi,” katanya di hadapan massa.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat sejak pagi mulai memadati depan Balai Kota. Sambil membentangkan spanduk bernada kritik, mereka menyuarakan rapor merah atas satu tahun kepemimpinan wali kota. Massa menilai, banyak janji kampanye Ning Ita-Cak Sandi yang belum terealisasi secara maksimal, terutama terkait sektor kesejahteraan dan transparansi kebijakan daerah.
Situasi mulai memanas saat perwakilan massa meminta Ning Ita keluar untuk menemui mereka secara langsung. Namun, petugas satpol PP dan kepolisian yang berjaga menginformasikan bahwa wali kota sedang tidak berada di tempat atau memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Kecewa karena tidak ditemui, massa kemudian membakar ban bekas tepat di depan gerbang utama sebagai simbol kemarahan. Kericuhan pecah seketika saat seorang petugas kepolisian terlihat menendang ban yang tengah berkobar ke arah halaman Balai Kota untuk menjauhkannya dari pintu gerbang.
Aksi ini memicu amarah demonstran yang merasa tindakan tersebut membahayakan keselamatan massa aksi. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tidak terhindarkan. Tak puas karena tidak ditemui wali kota massa akhirnya bergeser ke rumah Rumah Rakyat di Jalan Hayam Wuruk. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah