"Sinergi dan kolaborasi itu menjadi bagian dari penguat efektivitas dan produktivitas kerja yang kita lakukan. Di Jawa Timur ini antara Pemprov dan Kodam V/Brawijaya sampai ke bawah, bupati/wali kota dengan para Dandim itu nyekrup," ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Rabu (4/3).
Ia menjelaskan kolaborasi tersebut berjalan hingga dukungan teknis di lapangan, termasuk penguatan ketahanan pangan nasional.
Data jaringan irigasi dan potensi lahan diperoleh melalui koordinasi dengan jajaran Kodam V/Brawijaya, lalu disinkronkan bersama kementerian terkait dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kalau ada program nasional terkait ketahanan pangan, support data teknis irigasi justru kami dapat dari Pak Pangdam. Data itu yang saya bawa ke Pak Menteri. Lalu kami berbagi tugas dengan bupati/wali kota untuk memetakan dampaknya terhadap produktivitas daerah secara detail. Sampai se-detail-detailnya data itu kami dapat dari Pak Pangdam," katanya.
Pada 2025, produksi padi Jawa Timur tercatat 10,57 juta ton dengan produksi beras 6,10 juta ton sehingga menjadikan provinsi tersebut sebagai penyumbang beras terbesar nasional.
Selain ketahanan pangan, sinergi diwujudkan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pembangunan jamban keluarga. Sepanjang 2019–2025, terealisasi 35.401 unit Rutilahu dan 2.062 jamban keluarga. Pada 2026 ditargetkan tambahan 1.700 unit Rutilahu dan 210 jamban.
Dukungan juga diberikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 2 Maret 2026 telah menjangkau 8,56 juta penerima manfaat melalui 3.743 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menyatakan pihaknya siap memperkuat konsolidasi dan sinergi guna memastikan kebijakan pusat berjalan efektif di lapangan.