KABUPATEN - Pada masa kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto dr. Muhammad Rizal Octavian, berbagai program strategis telah direalisasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP) Kabupaten Mojokerto, salah satu program yang menjadi prioritas adalah pengentasan angka kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Dalam setahun menakhodai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Bupati Albarraa-Wabup dr. Rizal telah mencatatkan capaian yang signifikan di bidang penanganan permukiman dan lingkungan. Sebagai bagian dari program unggulan daerah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni telah berhasil menyasar ratusan unit rumah.
”Di tahun 2025, sebanyak 618 unit rumah di Kabupaten Mojokerto telah disentuh program RTLH dengan total anggaran mencapai Rp 18,2 miliar,” ungkap Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto.
Dia menegaskan, realisasi program RTLH dilakukan secara berkolaborasi dengan lintas sektor. Di antaranya bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 10,8 miliar yang menyasar 292 penerima manfaat; APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 3,08 miliar untuk 154 penerima manfaat; dan dari APBN sebesar Rp 500 juta untuk 25 penerima manfaat.
Selain itu, penanganan RTLH juga ditunjang dari dana alokasi khusus (DAK) pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT) sebesar Rp 2,4 miliar dengan 93 penerima manfaat dan program corporate social responsibility (CSR) dengan kucuran Rp 1,2 miliar yang diterima 54 penerima manfaat.
Tak berhenti di situ, penanganan RTLH akan terus digulirkan secara berkelanjutan untuk menjangkau sekitar 9 ribu lebih target sasaran. Di tahun 2026 ini, Pemkab Mojokerto kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar dari APBD untuk memperbaiki 152 rumah milik warga prasejahtera.
Dikatakannya, jumlah sasaran RTLH masih berpeluang bertambah seiring sinergi dengan stakeholder lainnya. ”Kami berkolaborasi dengan lintas instansi untuk penyelesaian RTLH. Baik dengan pemerintah pusat, Pemprov Jatim, CSR, hingga Baznas Kabupaten Mojokerto,” tandas Bambang.
Dalam realisasinya, setiap penerima manfaat dialokasikan anggaran sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan rumah. Sementara untuk peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah dialokasikan Rp 25 juta per unit. Kucuran bantuan tersebut digunakan untuk pembelian material bangunan, tahap pengerjaan, operasional, hingga proses finishing. (ram/ris)
Editor : Fendy Hermansyah