KOTA – DPRD Kota Mojokerto mengundang pihak pemkot dalam rapat dengan pendapat (RDP), hari ini (4/3). Hearing terkait polemik dugaan penyerobotan lahan di TPA Randegan itu juga akan menghadirkan warga pemilik tanah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Enny Rahmawati membenarkan rencana RDP soal TPA Randegan hari ini. Menurutnya, komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan akan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto. ”Juga perwakilan warga terdampak,” katanya, kemarin (3/3).
Pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot dan warga ini merupakan tindak lanjut sidak ke TPA Randegan pada Kamis (12/2). Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Hadi Prayitno bersama komisi I menerima keluhan warga sekitar TPA karena polusi bau tak sedap serta dugaan pencemaran air akibat sampah.
Selain itu, kalangan legislatif juga menemukan dugaan penguasaan lahan warga oleh TPA di zona aktif seluas kurang lebih 1 hektare. Hasil sidak tersebut kemudian dilaporkan ke ketua DPRD dan dibahas secara kelembagaan. ”Hasil sidak waktu itu akan menjadi data kami untuk kita kroscek kepada pemilik lahan. Termasuk nanti kita klarifikasi dengan DLH,” ujar Hadi, Selasa (17/2).
Persoalan sampah di TPA sebelumnya juga menjaadi sorotan kalangan mahasiswa dari PC PMII Mojokerto. Terakhir, mereka menyurati pemkot dan DPRD agar segera menuntaskan masalah lingkungan serta dugaan penyerobotan tanah.
Di sisi lain, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, fasilitas pembuangan sampah di Kota Mojokerto sudah lebih dari cukup. Infrastruktur itu terdiri dari 30 depo sampah, 10 TPS, 3 TPS3R, dan satu TPA. Ning Ita menolak jika TPA Randegan disebut mengalami kelebihan beban alias overkapasitas.
”Ya kita tahu Kota Mojokerto hanya 20 kilometer persegi, kita mau protes seperti apa. Ya inilah kondisi kota kita,” katanya saat kerja bakti di Jalan Ken Dedes, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Jumat (6/2).
Mencuatnya masalah sampah ini beriringan dengan lawatan Ning Ita ke Jepang untuk menghadiri workshop pengelolaan sampah dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) pada akhir Januari lalu. Selama sepekan, wali kota berada di Negeri Sakura bersama sejumlah pejabat pemkot.
”Program ini memberikan banyak pembelajaran penting bagi kami dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya sebagaimana dikutip laman resmi pemkot. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah