KABUPATEN - Sejak awal masa jabatan, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi. Pemkab Mojokerto pun melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan layanan tersebut semakin optimal.
Satu tahun kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Octavian, implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan capaian Universal Health Coverage (UHC) terus diperkuat. Berkat adanya Perbup Mojokerto Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah menggunakan identitas kependudukan yang sah.
’’Pemkab Mojokerto resmi meluncurkan program UHC Prioritas pada 9 April 2025, artinya kepesertaan dari masyarakat Kabupaten Mojokerto sudah lebih dari 90 persen alias 98 persen kepesertaan,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati.
Dyan menerangkan, per April 2025, tercatat sekitar 934.256 penduduk Kabupaten Mojokerto yang sudah terjamin fasilitas kesehatan. Persentase keaktifan peserta BPJS hingga Februari ini tercatat mencapai 80,99 persen. ’’Dengan adanya cakupan tersebut, mengantarkan Kabupaten Mojokerto meraih penghargaan UHC Awards 2026 kategori Pratama,’’ jelasnya.
Konsistensi perhatian terhadap pelayanan kesehatan juga dikerahkan melalui program SBSA (Sekolah Bareng Spesialis Anak). Yakni, bagian dari semangat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter. Di mana, program tersebut salah satu rangkaian kegiatan dalam Program Gercep Stunting.
’’Dokter spesialis anak di Kabupaten Mojokerto memberikan edukasi dan pemeriksaan secara langsung pada balita bermasalah gizi untuk menentukan rencana tata laksana lanjutan,’’ terangnya.
SBSA telah dilaksanakan secara rutin sejak Mei hingga Juni tahun lalu di 27 puskesmas se-Kabupaten Mojokerto. Sasarannya, balita yang memiliki masalah gizi seperti gizi kurang, gizi buruk, underweight dan stunting sejumlah 504 balita.
’’Dari 504 balita yang diperiksa oleh tim dokter SBSA, diperoleh hasil penyebab masalah gizi pada balita. Di antaranya 64 persen keluarga balita perokok, 39 persen pola makan balita tidak seimbang, 26 persen faktor ekonomi, 17 persen faktor lingkungan tidak sehat, 15 persen pola asuh dan 6 persen penyakit,’’ imbuh dia.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Mubarok di Kabupaten Mojokerto, lanjut dia, tidak hanya menghadirkan angka-angka capaian, tetapi membangun fondasi sistem kesehatan yang lebih kukuh, merata, dan berkeadilan. Adapun capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh unsur kesehatan di daerah.
’’Kami menyadari, angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada wajah masyarakat yang harus terlayani dengan baik. Capaian ini adalah hasil kerja kolektif tenaga kesehatan di puskesmas, posyandu, dan dukungan penuh pemerintah daerah,’’ tandas Dyan. (oce/fen)
Editor : Fendy Hermansyah