Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

SPPG Wates Overkapasitas, DPRD Kota Mojokerto Ragukan Higienitas

Indah Oceananda • Jumat, 23 Januari 2026 | 05:10 WIB

 

 

OVERLOAD: Anggota Komisi III DPRD bersama Dinkes PPKB Kota Mojokerto menggelar sidak ke SPPG Wates, Kecamatan Magersari, Rabu (21/1).
OVERLOAD: Anggota Komisi III DPRD bersama Dinkes PPKB Kota Mojokerto menggelar sidak ke SPPG Wates, Kecamatan Magersari, Rabu (21/1).

 

KOTA - Dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswa di Kota Mojokerto turut ditelusuri kalangan dewan. Rabu (21/1), Komisi III DPRD bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto menyidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wates, Kecamatan Magersari, sebagai penyuplai menu MBG.

Hasilnya, delapan anggota dan pimpinan dewan menemukan jumlah porsi yang disajikan SPPG Wates hampir 4 ribu porsi atau sekitar 3.997 paket yang tersebar di 20 lembaga penerima manfaat setiap hari. Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan kapasitas maksimal penyajian MBG setiap dapur adalah 3 ribu porsi setiap hari.

SIDAK: Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahyono bersama anggota ketika sidak ke SPPT Wates
SIDAK: Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahyono bersama anggota ketika sidak ke SPPT Wates

Kapasitas ini sesuai Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025. ’’Ternyata lebih dari 3 ribu porsi, seharusnya standarnya 2.500 porsi atau maksimal 3 ribu porsi setiap hari,’’ ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto Rambo Garudo, kemarin (22/1).

Dalam sidak itu, kalangan dewan sempat menanyakan prosedur penyajian hingga distribusi paket MBG. Khususnya untuk menu ayam goreng, tahu-tempe balado, dan tumis sawi-wortel yang dibagikan, Kamis (15/1) lalu. Berdasarkan konfirmasi pihak SPPG, proses memasak dimulai pukul 02.00, bahan baku yang digunakan juga fresh.

Sementara proses distribusi dilakukan dua termin. Pukul 07.00 untuk balita, siswa PAUD, TK dan SD kelas 1-3, dan pukul 09.00 untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, SMA/SMK, ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui). Hanya saja, saat dikonfirmasi soal sampel makanan, pihak SPPG tidak bisa menyajikan, karena sampel sudah hilang dari bank sampel.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahyono bakal menggelar hearing pasca sidak,
Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahyono bakal menggelar hearing pasca sidak,

’’Informasinya tidak ada di bank sampel karena sudah lebih dari dua hari terhitung sejak distribusi MBG pada hari Kamis (15/1). Sementara kabar adanya dugaan keracunan baru terdengar, Sabtu (17/1),’’ tambah Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahjono.

Dengan fakta-fakta tersebut, Indro bersama anggota Komisi III berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh SPPG dan Dinkes PPKB. RDP ini untuk mengurai pelayanan MBG agar sesuai standar operasional prosedur yang sudah ditentukan. Mulai dari higienitas hingga kehalalan paket MBG yang dibuktikan lewat sertifikasi dari lembaga resmi. Termasuk proses penyajian dan distribusi MBG agar tidak sampai menimbulkan keracunan atau dampak negatif bagi penerima manfaat.

Hingga saat ini, baru ada 8 SPPG yang suda beroperasi di Kota Mojokerto. Sedangkan jumlah ideal SPPG yang siap mengkover MBG untuk balita, pelajar, hingga busui dan bumil di Kota Onde-onde sebanyak 17 SPPG. ’’Nanti kami cek verifikasi dan kelayakannya berdasarkan kelengkapan legalitasnya, mulai dari nomor induk berusaha (NIB), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sampai sertifikat halal. Termasuk standar penyajian, distribusi, hingga jam konsumsi,’’ tandasnya.

Sementara itu, Satgas MBG SPPG Wates Didik membenarkan adanya temuan overkapasitas pendistribusian menu yang dibagikan. Ia menuturkan, dalam sehari, SPPG Wates memang menyajikan 4.000 porsi MBG bagi 13 lembaga pendidikan maupun posyandu. ’Iya, sehari 4.000 itu sudah termasuk penyaluran di posyandu,” katanya.

Kendati demikian, Didik mengungkapkan, BGN pusat setelah ini membatasi pemorsian menu MBG yang ditangani masing-masing SPPG. ”Habis ini ada pembatasan memang dari BGN, instruksinya maksimal 2.500 porsi di masing-masing SPPG,” imbuhnya. Dengan demikian kelebihan menu yang selama ini ditanggung SPPG Wates nantinya akan dialihkan ke unit SPPG lainnya.

Ibu Devi pemilik SPPT Wates ketika di sidak DPRD Kota Mojokerto
Ibu Devi pemilik SPPT Wates ketika di sidak DPRD Kota Mojokerto

Sebelumnya, dia juga membenarkan adanya insiden dugaan keracunan yang dialami sebagian siswa. Kendati demikian, ia belum bisa memastikan jika keracunan yang dialami anak-anak itu disebabkan pasca mengonsumsi menu MBG. ”Belum bisa memastikan, apakah dari menu MBG, karena kita nyuplai-nya dari Kamis (15/1), tapi anak-anak keluhan mulai Sabtu (17/1) sore,” ungkapnya. 

Namun, dia menegaskan, dugaan sementara anak-anak mengonsumsi susu kemasan yang disuplai oleh SPPG. ”Dugaan sementara karena susunya, tapi imun anak-anak juga memengaruhi,” paparnya. Meski insiden tersebut terjadi, Didik mengaku pengiriman MBG masih tetap berjalan seperti biasa di sekolah-sekolah. ”Cuma untuk menu kita ganti dengan menu kering dulu sementara waktu, untuk antisipasi,” paparnya. (far/oce/fen/ris)

 

(far/fen/ris)

 

Editor : Fendy Hermansyah
#dprd kota mojokerto #keracunan mbg #mbg kota mojokerto #keracunan massal