KABUPATEN - Pemkab Mojokerto angkat bicara atas terkoreksinya anggaran pendidikan pada APBD 2026. Pemda menyebut efisiensi pada postur anggaran lembaga pendidikan ini sebesar Rp 66 miliar bukan Rp 100 miliar. Paling besar koreksi anggaran itu di antaranya kaitannya dengan efisiensi gaji ASN di lingkup dinas pendidikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, terpangkasnya transfer pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp 316 miliar tahun ini memang berimbas pada terkoreksinya anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk sektor pendidikan. ’’Anggaran OPD semua terkoreksi akibat penurunan TKD. Termasuk dinas pendidikan yang terkoreksi sebesar Rp 66 miliar, tidak sampai sebesar (Rp 100 miliar) itu,’’ ungkapnya, kemarin (8/1).
Menurutnya, turunnya plotting anggaran pendidikan di tahun berjalan sebesar Rp 66 miliar, paling besar juga menyasar pada pos efisiensi gaji pada aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di lingkungan pendidikan. Nilainya mencapai Rp 32,6 miliar. ’’Jadi, efisiensi di dinas pendidikan ini separuhnya malah pada pos gaji pegawai, lainnya menyesuaikan pada beberapa kegiatan,’’ jelasnya.
Kendati terjadi penurunan, pemda memastikan anggaran pada sektor pendidikan tetap di angka minimal 20 persen dalam APBD Kabupaten Mojokerto sebagaimana mandatory spending. Sehingga Teguh memastikan pembangunan atau rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan dipastikan tetap menjadi prioritas.
’’Ini kan termasuk pelayanan dasar, Bapak Bupati juga konsen pada pendidikan, baik itu meningkatkan mutu, SDM, dan infrastrukturnya, agar pembelajaran di sekolah bisa nyaman dan aman,’’ urainya.
Tak sekadar infrastruktur pendidikan, kegiatan penyelenggaraan bagi peserta didik nonformal juga jadi perhatian. Buktinya anggaran yang awalnya Rp 6,7 miliar kini menjadi Rp 7 miliar lebih. ’’Ada kenaikan Rp 340 juta. Begitu juga untuk Bosda tahun ini kita upayakan dianggarkan pada P-APBD,’’ papar Teguh.
Terlebih, sebagaimana tahun lalu, Bosda di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 6,6 miliar. Peruntukannya untuk pengadaan kain seragam yang menyasar 10.469 siswa SD negeri dan swasta kelas 1 dan 4. Perinciannya, sebanyak 9.568 siswa SD negeri kelas 1. Sedangkan untuk SD swasta diterima sebanyak 901 siswa.
Sedangkan di tingkat SMP, jumlah siswa kelas 7 yang menerima bantuan seragam gratis tahun ini sebanyak 11.253 siswa. Total 8.604 terdapat siswa SMP negeri dan 2.649 siswa SMP swasta. ’’Jadi, Bosda tahun ini, pemda memastikan akan teranggarkan pada perubahan anggaran keuangan,’’ pungkas Teguh. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah