BUPATI Mojokerto Muhammad Albarraa terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan tepercaya. Salah satunya melalui penerapan digitalisasi pada semua sektor. Tak terkecuali di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang juga menggeber berbagai inovasi digital.
Mulai dari Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) online, dan aplikasi Pelayanan Surat Penghentian Pembayaran Digital (Purnadi) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas. Di samping itu, ada Catatan Ragam Kegiatan dan Agenda (CARAKA), Komponen Belanja Online dan Standar Harga Barang (KEBO ANABRANG), Pelayanan Registrasi dan Survei Kepuasan Masyarakat (PRISMA), serta Tandatangan Elektronik Dokumen Keuangan (TEKEN).
Selain itu, BPKAD Kabupaten Mojokerto juga me-launching penerapan aplikasi e-BMD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terintegrasi secara nasional. ’’Khusus penggunaan KKPD ini tentu akan memberikan manfaat. Antara lain, pencatatan transaksi lebih mudah dan mengurangi potensi fraud (penipuan) dari transaksi secara tunai,’’ ungkap Gus Bupati.
Tak hanya itu, BPKAD juga memudahkan belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Demikian juga dengan terobosan Purnadi, aplikasi ini untuk menghadirkan pelayanan bagi ASN yang memasuki masa purnatugas. ’’Aplikasi Purnadi ini menjadi ikhtiar Pemkab Mojokerto dalam memuliakan para pensiunan kita. Karena selama ini SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) itu kesannya lama dan ribet. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, semua dilakukan dengan real time. Saya kira ini akan membantu sekali,’’ bebernya.
Gus Bupati menegaskan, upaya digitalisasi ini tak lain semata demi mendukung pencapaian dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya penggunaan KKPD, SP2D online, dan aplikasi Purnadi, lanjut dia, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, di tengah perbaikan sistem, semua ASN tetap harus selalu menjaga komitmen kerja yang jujur, bersih, dan netral. ’’Secanggih apa pun sistem yang kita miliki, kalau tidak disertai dengan niat yang bersih, komitmen yang kuat, dan integritas yang tinggi, maka semua ini akan menjadi sia-sia. Karena yang paling menentukan dalam perubahan adalah manusianya, teknologi hanyalah alat,’’ tandas Gus Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menambahkan, berbagai inovasi ini adalah wujud dukungan dalam mengimplementasikan visi misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan. Komitmen tersebut salah satunya direalisasikan dalam kinerja sistem digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah.
’’Begitu juga untuk aplikasi CAKEP. Inovasi ini sebagai upaya percepatan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lebih efektif, efisien, dan akurat. Sekaligus ikhtiar Pemkab Mojokerto mendigitalisasi seluruh proses pengelolaan keuangan,’’ ungkapnya.
Melalui peluncuran aplikasi CAKEP ini, lanjut dia, pemkab ingin memastikan setiap capaian tahun berjalan dapat dipetakan secara transparan. Sehingga pengambilan keputusan tahun depan menjadi lebih akurat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Sebaliknya untuk CARAKA bertujuan mengurutkan, memetakan, dan mengalokasikan aktivitas berdasarkan waktu kegiatan. ’’Hasil pengolahan data tersebut di-blasting via WhatsApp ke masing-masing pengguna,’’ tuturnya. Sedangkan KEBO ANABRANG, sistem berbasis website ini untuk menampung data komponen dan standar harga sebagai acuan awal perencanaan dan penganggaran.
Kemudian PRISMA yang tak lain untuk memperoleh informasi mengenai identitas tamu, tujuan kunjungan, dan menginformasikan kepada yang dituju, serta mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BPKAD melalui survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. ’’Prinsipnya setiap inovasi yang kita buat itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan terpercaya. Termasuk juga meningkatkan layanan kepada masyarakat,’’ pungkas Iwan. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah