KABUPATEN – Pemkab Mojokerto melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Kabupaten Mojokerto terus melakukan pemantapan serta pendampingan pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di bumi Majapahit. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Mulai dari tata kelola koperasi, tata kelola keuangan, hingga tata kelola pengawasan.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, program KDKMP Kabupaten Mojokerto merupakan bagian integral dari peluncuran nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan ketahanan pangan. Termasuk memperluas inklusi pelayanan publik berbasis komunitas.
’’KDKMP ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu upaya nyata memperkuat ekonomi masyarakat dengan semangat gotong royong,’’ ungkap Gus Bupati.
Sementara itu, Kepala Diskop UM Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muchtar menambahkan, pembangunan KDKMP di Kabupaten Mojokerto sejauh ini terus berproses. Bahkan, setidaknya terdapat 143 desa yang sudah melakukan pembangunan seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 17 Tahun 2025.
’’Sampai sekarang proses pembangunan KDKMP di masing-masing desa yang masuk tahap awal terus berjalan. Nah, fokus kami menyiapkan SDM-nya. Mulai dari tata kelola koperasi, tata kelola keuangan, dan tata kelola pengawasan,’’ terangnya.
Sesuai mekanisme, lanjut Muchtar, memang ada perubahan kebijakan, dari semula battom up, diawali dengan pengajuan pinjaman ke Bank Himbara menggunakan proposal yang disetujui pemerintah desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang selanjutnya diproses pihak bank. ’’Belakangan diubah menjadi top down. Dengan diawali keluarnya Inpres 17/2025,’’ imbuhnya.
Muchtar menyebutkan, sejauh ini terdapat dua sisi yang digarap oleh pemerintah. Di antaranya menyentuh gerai, gudang, dan kantor KDKMP yang dibangun pemerintah pusat melalui PT Agrinas Pangan Nusantara, bekerja sama dengan TNI.
’’Di sisi lainnya, kami dinas koperasi menyiapkan SDM. Baik pengelola maupun pengawas KDKMP melului pelatihan-pelatihan. Anggarannya bersumber dari APBN dan APBD,’’ urainya.
Dia lantas merinci, dari APBN melalui dana dekonsentrasi, di mana Kabupaten Mojokerto mendapat alokasi sebesar Rp 930 juta-an untuk melatih dua orang. Masing-masing pengurus selama tiga hari sebanyak 608 orang. Beberapa kali juga melalui APBD, baik untuk pengurus maupun pengawas.
’’Ini menandakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak main-main terhadap program ini. Termasuk pengangkatan tenaga profesional pendamping sebanyak 31 orang dari pemerintah pusat yang ditempatkan di Kabupaten Mojokerto untuk mengawal KDKMP ini,’’ jelasnya.
Dengan demikian, dia berharap, pada Februar hingga Maret 2026 mendatang pembangunan gerai, gudang, dan kantor KDKMP selesai. Dan di akhir Maret pemerintah pusat merencanakan launching operasional.
Disinggung terkait dengan desa/kelurahan yang tidak memiliki aset berupa tanah dengan lokasi strategis dan mencukupi dibangun standar ukuran 30x20 meter, Muchtar menjelaskan, nanti akan ada koordinasi lanjutan untuk mencari solusi terbaik.
’’Yang pasti yang siap lahan dan memenuhi syarat dibangun lebih awal untuk mengejar rencana operasional tersebut. Nah, di Kabuparten Mojokerto, yang masuk pembangunan tahap awal ada 143 desa,’’ pungkasnya. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah