KOTA – Sebanyak 18 pegawai honorer alias non-ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto yang gagal diangkat menjadi PPPK paruh waktu tampaknya belum putus asa. Khususnya tiga honorer yang tak terima karena tahun depan kontraknya tak diperpanjang. Ketiganya bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Mojokerto hingga mengancam kembali turun ke jalan untuk berdemo.
Rencana itu disampaikan Ketua Forum Perjuangan Non ASN Non Database BKN (R4) Kota Mojokerto Isfan Isfan, kemarin (12/12). Operator layanan operasional pada Rumah Peduli Lansia (RPL) Tribuana Tungga Dewi di Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto itu dipastikan tak dikontrak lagi mulai tahun depan.
Selain Isfan, pemutusan kontrak juga diterima dua petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto, Noer Pendik dan Akhmad Khavid. ”Kami akan menggelar hearing dengan komisi 1 DPRD,” kata Isfan. Permohonan audiensi itu telah diajukan pada Selasa (9/12) lalu atas nama Forum Perjuangan.
Isfan menyebut, kalangan dewan menyanggupi menerima dirinya dkk pada Kamis (18/12) pekan depan. Tenaga honorer yang sudah delapan tahun mengabdi itu mengatakan, selain wadul ke DPRD, Forum Perjuangan juga akan kembali menggelar demo di Balai Kota Mojokerto. Kali ini, lanjutnya, aksi turun jalan bakal melibatkan mahasiswa. ”Insya Allah ada demo lanjutan dengan mahasiswa, secepatnya,” tandas dia.
Senin (8/12) lalu, Isfan, Pendik, dan Khavid berdemo di depan balai kota dengan membentangkan spanduk dan poster berisi protes, karena ketiganya diputus kontrak mulai 2026 oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tempatnya bekerja. Berdasarkan surat yang mereka terima, keputusan pemutusan kontrak didasari hasil evaluasi kebutuhan organisasi dan pertimbangan manajemen.
Menurut Isfan, pemecatan ini terkait dengan aktivitas mereka sebagai penggerak Forum Perjuangan yang menjadi wadah para non-ASN sejak Agustus lalu. Mereka menggelar hearing dengan DPRD hingga mengancam demo karena menuntut kejelasan. Melalui kelompok itu, 1.123 honorer yang berstatus R4 akhirnya diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, dan Kamis (11/12) lalu sebanyak 1.119 di antaranya akhirnya dilantik.
”Sekarang 18 orang yang ikut hearing itu tidak diusulkan PPPK paruh waktu, dan tiga dari 18 itu malah diputus kontrak. Kalau memang keberhasilan membuat 1.123 tenaga honorer diangkat PPPK paruh waktu suatu kesalahan, maka itu adalah kezaliman yang nyata,” lontar Isfan saat demo.
Sebelumnya Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menyayangkan pemutusan kontrak terhadap tiga honorer. Guna memperjelas perkara tersebut, DPRD akan memanggil OPD terkait dan BKPSDM Kota Mojokerto. Politikus PDIP itu mengaku bakal mendorong pemkot agar tetap memperpanjang kontrak 18 honorer yang belakangan baru menyusul diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
”Saya akan mendorong pemerintah kota agar 18 orang itu tetap diperpanjang kontraknya dan tetap dipekerjakan sambil nunggu vervalnya dari Kemenpan-RB turun,” ucapnya, Selasa (9/12). (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah