KABUPATEN - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengukuhkan 220 personel gabungan dengan relawan untuk membuka posko 24 jam nonstop menghadapi bencana hidrometeorologi di musim hujan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi di pengujung tahun 2025 ini.
’’Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,’’ ungkap Gus Bupati.
Apalagi, Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Sehingga dengan pengukuhan posko kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini, pemda berharap penanganan bencana di wilayahnya dapat lebih cepat dan tepat. ’’Dan terpenting memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat,’’ tegasnya.
Gus Bupati turut memberikan apresiasi kepada para relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Menurutnya, dedikasi relawan mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi keselamatan masyarakat. ’’Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan,’’ tuturnya.
Pihaknya mengingatkan bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagaimana angin kencang yang melanda sejumlah desa di awal tahun serta peristiwa tanah longsor di Jalur Pacet-Batu pada 8 April 2025 yang menelan korban jiwa.
Sebagai respons cepat, Gus Bupati mengukuhkan 220 personel gabungan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi di musim hujan di penghujung tahun ini. Terdiri 90 personel BPBD Kabupaten Mojokerto dan 130 relawan mitra BPBD Kabupaten Mojokerto. ’’Risiko bencana ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang matang,’’ tambah Gus Bupati.
Dia meminta personel gabungan ini mengoptimalkan Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi. Di antaranya, monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala. Aktivasi sistem peringatan dini dengan cepat dan tepat sasaran. Kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat. Lalu, penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten.
Terakhir, pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat. Ia pun meminta jajarannya menindaklanjuti setiap informasi dan peringatan dini dari BMKG secara cepat agar risiko bencana dapat diminimalkan. ’’Penanganan bencana harus bersifat menyeluruh, mencakup mitigasi, edukasi kebencanaan, respons tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana,’’ jelasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah