- Paling Lambat Januari 2026, Tunggu Izin BKN
- Ranking Selter Diumumkan Pekan Depan
KABUPATEN - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menargetkan rotasi mutasi jilid III hasil selter tiga kepala dinas paling lambat digelar Januari 2026. Pasalnya, meski kini ranking tiga besar sudah dikantongi, pemda perlu izin Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk pelaksanaan pelantikan.
’’Target kami maksimal mutasi dilakukan Januari 2026. Kalau paling cepat, ya akhir Desember,’’ ungkap Gus Bupati kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin (5/12). Gus Bupati menegaskan, saat ini pengisian tiga kursi jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Mojokerto memang masuki tahap akhir. Setelah sebelumnya ada 25 peserta adu gagasan di hadapan lima panelis, kini mereka yang masuk ranking tiga besar sudah dikantonginya.
Hanya saja, pihaknya masih belum mau membeberkan secara gamblang siapa sosok pejabat yang dipilih dari sejumlah nama yang direkomendasikan para panelis. ’’Pokoknya kita pilih yang terbaik dari yang baik. Nama-namanya sabar dahulu, ditunggu saja nanti,’’ tegasnya.
Melalui lelang terbuka tersebut, Gus Bupati berharap, pihaknya bisa memilih para peserta secara transparan dan kompetitif. Sehingga pada selter ini menghasilkan calon pejabat yang duduk di kursi kepala dinas yang tepat sesuai kompetensinya. Apalagi, kursi yang lowong masuk kategori organisasi perangkat daerah (OPD) besar dan strategis. Yakni, kepala dinas PUPR, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan.
Melalui selter ini, Gus Bupati ingin mencari sosok pejabat yang benar-benar kompeten. Termasuk memiliki dedikasi dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ’’Proses selter ini sejak awal saya pastikan juga dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada jual beli jabatan, jadi kompetensi yang menentukan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menambahkan, proses pengisian tiga kursi jabatan kepala dinas sudah masuk tahap akhir. Seiring dengan mengerucutnya tiga nama pada masing-masing lowongan yang dibuka melalui selter. ’’Setelah tiga nama ini di meja Gus Bupati, secara pasti nanti pada 9 Desember baru kita umumkan,’’ ungkapnya.
Selanjutnya, sebelum akhirnya digelar pelantikan, pemkab harus berkirim surat ke BKN untuk meminta rekomendasi sebagaimana hasil selter yang sudah digelar. ’’Baru setelah ada lampu hijau dari BKN, kita jadwalkan untuk pelantikannya kepala dinas definitif yang dipilih Gus Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK),’’ paparnya.
Sebelumnya, setelah para peserta adu gagasan di hadapan lima panelis, kini mereka yang masuk ranking tiga besar sudah di meja bupati selaku PPK. Mereka sudah tunjukkan kemampuan yang terbaik di hadapan panitia seleksi sesuai dengan lowongan jabatan yang dilamar. Dari kursi jabatan yang dibuka, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan yang menjadi favorit dengan jumlah pelamar sebanyak 18 orang. Disusul kepala dinas pendidikan ada 12 orang. Lalu, untuk jabatan kepala dinas PUPR ada 7 orang.
Ranking tiga besar yang menjadi rekomendasi para pansel tersebut disesuaikan dengan sejumlah bobot penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Mulai dari 20 persen untuk rekam jejak, 25 persen kompetensi manajerial dan sosial kultur, 20 persen penulisan makalah, dan uji gagasan dan wawancara yang memiliki bobot 35 persen. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah