Banggar dan TAPD Rampungkan Pembahasan
KOTA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 Kota Mojokerto segera disahkan. Penggedokan akan dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto telah merampungkan rapat kerja pembahasan anggaran untuk tahun depan.
Sejak digulirkan Kamis (20/11), pembahasan terkait Raperda APBD 2026 yang dilaksanakan di Surabaya akhirnya tuntas kemarin (23/11). Setelah empat hari mem-blejeti terkait rancangan anggaran pendapatan dan belaja daerah, Banggar DPRD dan TAPD Kota Mojokerto akhirnya mencapai kesepakatan untuk menetapkan draf payung hukum tersebut. ’’Ya, pembahasan sudah selesai hari ini (kemarin, Red),’’ ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Arie Hernowo, Minggu (23/11).
Selanjutnya, legislatif akan mengagendakan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Mojokerto ini menyebutkan, rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah ini rencananya akan di-dok besok. ’’Insya Allah penetapannya Selasa (23/11),’’ paparnya.
Anggota Banggar DPRD Kota Mojokerto Santoso Bekti Wiboho menambahkan, rangkaian pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan dinamis. Meski akhirnya disepakati, namun terdapat sejumlah catatan dari dewan terkait adanya alokasi anggaran strategis yang mengalami penurunan dibanding APBD tahun berjalan.
Namun, legislator PDIP ini belum membeberkan secara rinci perihal pendapatan dan belanja daerah yang mengalami pengeprasan. ’’Ada pos-pos yang mengalami penurunan, nanti akan disampaikan saat paripurna penetapan,’’ imbuhnya.
Dalam nota keuangan rancangan APBD 2026 yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin (17/11), kekuatan fiskal dari pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp 811,23 miliar. Sedangkan belanja daerah direncanakan tembus sebesar Rp 885,9 miliar.
Tingginya alokasi belanja daerah tersebut sempat menuai sorotan yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi DPRD. Dewan menekankan agar anggaran dikelola secara efisien dengan tetap memprioritaskan program yang pro rakyat. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi