DPRD Kota Soal Situs PBB Pemkot yang Diretas
KOTA - DPRD Kota Mojokerto menyoroti serius insiden peretasan pada website Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik Pemerintah Kota Mojokerto. Dewan menilai ada indikasi kelalaian yang harus segera ditelusuri agar kejadian serupa tidak terulang.
’’Unsur kelalaiannya perlu ditelusuri. Kok bisa sistem layanan publik yang vital diretas? Ini menyangkut keamanan data wajib pajak,’’ ujar Nuryono Sugi Raharjo, salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto saat dikonfirmasi.
Dewan juga mendesak Pemkot Mojokerto bergerak cepat melakukan pemulihan. Pemerintah dinilai tidak boleh menunda perbaikan karena layanan PBB menyangkut hajat hidup banyak warga. ’’Pemerintah kota harusnya segera memperbaiki. Jangan menunggu lama. Ini layanan langsung kepada masyarakat,’’ tegasnya.
Menurut Bejo, jika situs PBB tidak segera dipulihkan, maka pelayanan publik yang seharusnya mudah, cepat, efisien, dan efektif bakal terganggu. Warga akan kesulitan melakukan pengecekan maupun pembayaran pajak. ’’Sampai di mana antisipasi pemkot terhadap kasus peretasan. Apakah ada unsur kelalaiannya?’’ ujar politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan.
Pihaknya pun mempertanyakan sistem keamanan digital yang dimiliki Pemkot. Lantaran, situs yang menjadi ujung tombak pelayanan terkesan gampang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dirinya mendesak Pemkot agar meningkatkan kemampuan keamanan digital. ’’SDM terkait keamanan digital juga perlu ditingkatkan,’’ tambah dia.
Sebelumnya, Kepala BPKPD Kota Mojokerto, Riyanto, telah menyampaikan permintaan maaf atas gangguan tersebut selama dua pekan terakhir. Ia membenarkan website PBB mengalami peretasan dan menyarankan warga yang ingin membayar pajak atau menggunakan layanan terkait untuk datang langsung ke kantor BPKPD atau Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sebelumnya, salah seorang wajib pajak asal Jombang yang memiliki objek pajak rumah di Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto mengaku tidak bisa membayar di Bank Jatim Cabang Jombang karena sistem menolak transaksi. Saat mencoba mengecek melalui website, data tidak muncul. ’’Saya belum berani bayar karena takut datanya berubah. Web-nya sampai sekarang tidak bisa diakses,’’ ujarnya RM.
Tiap tahun dirinya biasa mengakses sppt.mojokertokota.go.id sebelum membayar tagihan PBB. Dari situs itu, dirinya biasanya mendapat tagihan berupa SPPT termasuk termuat pula besaran nilai tagihan. ’’Sekarang ya belum bayar dulu. Agak khawatir,’’ tambah dia.
Pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, situs yang satu domain dengan situs Pemkot itu sudah bisa diakses lagi. Pengecekan nomor objek pajak sudah bisa dijalankan. Sehingga, begitu memasukkan nomor, wajib pajak bisa mendapatkan tagihan pajak dan status pembayarannya. (fen)
Editor : Hendra Junaedi