JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Indonesia dan Australia dijadwalkan menandatangani Treaty of Common Security pada Januari 2026, sebuah langkah yang menandai penguatan signifikan dalam hubungan pertahanan kedua negara.
Pakta ini merupakan hasil rangkaian diskusi intens antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang sebelumnya telah mengumumkan arah kerja sama baru tersebut dalam kunjungan di Sydney.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pemerintah Australia, perjanjian ini akan memperdalam dialog keamanan tingkat tinggi antara kedua negara melalui pertemuan rutin para pemimpin dan menteri terkait.
Selain itu, pakta tersebut menetapkan mekanisme konsultasi bersama apabila salah satu pihak menghadapi situasi yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Kerja sama pertahanan yang lebih terstruktur juga akan dirancang, mencakup identifikasi program dan kegiatan militer yang dapat dijalankan secara kolaboratif.
Struktur perjanjian baru ini disebut mengikuti fondasi kerja sama keamanan yang pernah dibangun pada 1995 antara pemerintahan Keating dan Soeharto, sekaligus memperkuat komitmen dalam Perjanjian Lombok tahun 2006.
Baca Juga: Rizki Nur Fadhilah, Pesepakbola Muda Asal Bandung, Diduga Korban TPPO di Kamboja
Albanese menyampaikan bahwa langkah ini menjadi wujud kesadaran bersama bahwa stabilitas kawasan hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang erat dan tindakan kolektif.
Dari sudut pandang geopolitik, pakta keamanan ini dipandang sebagai respons strategis atas dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya persaingan kekuatan besar dan potensi ketegangan di wilayah regional.
Melalui kesepakatan ini, Jakarta dan Canberra berharap mampu meningkatkan kemampuan merespons ancaman bersama sekaligus memperkokoh posisi mereka dalam arsitektur keamanan kawasan.
Meski demikian, tanggapan publik tidak sepenuhnya seragam. Beberapa analis menilai bahwa meskipun perjanjian tersebut memuat komitmen konsultatif, tidak terdapat kewajiban otomatis bagi kedua negara untuk melakukan aksi militer bersama.
Hal ini membuat sebagian pengamat memandang pakta ini lebih bernilai simbolis ketimbang operasional. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran mengenai kemungkinan salah tafsir yang dapat menimbulkan dinamika baru dalam hubungan regional.
Kendati begitu, penandatanganan pada Januari 2026 tetap dipandang sebagai sinyal kuat mengenai kedewasaan dan arah baru kemitraan strategis Indonesia–Australia.
Baca Juga: Jaringan Inti Cloudflare Tumbang! Seperempat Lalu Lintas Internet Global Terdampak Error Serius
Bagi kedua negara, perjanjian ini bukan hanya sekadar memperkuat sisi pertahanan, tetapi juga mencerminkan dorongan diplomatik untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik.
Dengan hadirnya Treaty of Common Security, Indonesia dan Australia memasuki fase baru kerja sama keamanan yang lebih mendalam dan terstruktur — sebuah langkah yang diyakini akan memberi pengaruh jangka panjang bagi dinamika kawasan. BINTANG PURNAMA.
Editor : Imron Arlado