Inisiasi Bimtek Revisi Juknis, Hadirkan Kepala SPPG
KABUPATEN - Pemkab Mojokerto terus memperkuat garda terdepan pelayanan gizi daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembahasan Juknis Revisi III Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Sabtu (15/11) malam. Kegiatan yang dihadiri kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Mojokerto ini untuk menyeragamkan pemahaman mengenai mekanisme terbaru. Termasuk menyegarkan kembali tugas dan fungsi petugas gizi, dan memastikan implementasi MBG berjalan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.
Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Oktavian mengatakan, kepala SPPG menjadi garda terdepan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG di lapangan. Tak urung, pihaknya pun menekankan jika kebijakan dan regulasi tidak akan membawa dampak nyata tanpa implementasi yang baik oleh petugas gizi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. ’’Kepala SPPG semua adalah motor penggerak. Tanpa peran semuanya, seluruh aturan dan kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak,’’ ungkap Rizal memberi penekanan.
Menurutnya, tantangan pemenuhan gizi di Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti, kondisi sosial ekonomi keluarga, pemahaman masyarakat tentang pangan bergizi, serta pola konsumsi anak dan remaja yang belum ideal. Karena itu, lanjut Rizal, peran petugas gizi di lapangan menjadi sangat menentukan keberhasilan program. ’’MBG bukan hanya soal menyediakan makanan sehat, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Ini tugas mulia sekaligus tantangan besar,’’ tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Mojokerto telah mengoptimalkan sejumlah inisiatif. Di antaranya, pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, serta edukasi gizi terpadu di sekolah. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih siap dalam menjalankan program MBG. ’’Penguatan kapasitas garda gizi diharapkan dapat mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya,’’ jelasnya.
Selain pembahasan substansi revisi juknis, forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, sekolah, puskesmas, PKK, UMKM pangan lokal hingga perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan MBG lebih terpadu dan saling mendukung. ’’Jadi, kami berharap agar bimtek ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran teknis, tetapi juga menumbuhkan komitmen baru dalam peningkatan layanan pemenuhan gizi. Termasuk, memperkuat komunikasi antarpetugas gizi di Mojokerto,’’ pungkasnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi