Akibat Gagal Tender, Segera Panggil OPD Pemkot
KOTA - DPRD Kota Mojokerto geram atas banyaknya proyek di tahun anggaran 2025 yang tak terealisasi. Dewan menilai, kandasnya pekerjaan infrastruktur yang disebabkan gagal tender itu tak hanya menganggu laju pembangunan, tetapi juga merugikan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menegaskan, adanya sejumlah paket proyek fisik yang gagal terlaksana menjadi atensi serius legislatif. Dia menyatakan, gagalnya realisasi pekerjaan yang sudah terprogram pada 2025 ini menjadi rapor merah bagi Pemkot Mojokerto. ’’Banyak pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi alias macet,’’ ungkapnya ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) komisi-komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, kemarin (13/11).
Legislator yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto ini menyatakan, dewan akan mengambil langkah tegas terkait gagalnya proyek konstruksi tersebut. Dewan segera mengagendakan rapat gabungan komisi serta memanggil dinas-dinas yang tak berhasil merealisasikan pekerjaan fisik. ’’Minggu depan kami akan memanggil OPD terkait untuk meminta penjelasan kenapa banyak yang tidak terealisasi di tahun 2025,’’ paparnya.
Selain berdampak pada membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran berjalan, Ery juga menyebut, kondisi ini juga menyebabkan tidak tercapainya asas manfaat dari program pembangunan. Seperti kandasnya tiga paket pekerjaan saluran air yang pada musim hujan ini berdampak timbulnya banjir genangan di sejumlah titik permukiman. ’’Padahal (proyek saluran air) itu betul-betul dibutuhkan masyarakat, tapi karena tidak terealisasi sehingga air dari saluran meluap,’’ sesalnnya.
Ketiga paket pekerjaan saluran urung terlaksana lantaran dalam proses pengadaan dinyatakan gagal tender. Masing-masing terjadi pada paket proyek pembangunan saluran air di Kecamatan Kranggan yang dialokasikan Rp 879,4 juta; di Kecamatan Magersari yang diplot Rp 592,6 juta; dan di Kecamatan Prajurit Kulon dengan pagu Rp 645 juta.
Sebelumnya, tender gagal juga terjadi terjadi pada pekerjaan proyek pembangunan gedung di Polres Mojokerto Kota. Proyek konstruksi yang dijatah dengan anggaran Rp 2,9 miliar ini juga tidak dapat terealisasi tahun ini. ’’Jelas kecewa karena banyak yang belum terealisasi akibat gagal tender,’’ pungkas politisi PDIP ini.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Perakim Kota Mojokerto Basuki Ismail menyebutkan, tiga paket saluran air telah diupayakan untuk direalisasikan tahun ini. Namun, pelaksanaannya terhambat pada proses lelang yang dinyatakan tender gagal. ’’Sudah kami upayakan, tapi gagal lelang karena tidak ada penawar,’’ ungkapnya di hadapan komisi II DPRD Kota Mojokerto.
Proses lelang tersebut merupakan kali kedua setelah tiga paket pekerjaan fisik ini juga gagal melalui e-purchasing mini kompetisi. Dengan masa tahun anggaran yang makin mepet, maka tidak memungkinkan lagi untuk dilelang ulang lantaran sisa waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakan pekerjaan.
Hal serupa juga dialami paket pekerjaan pembangunan gedung di Polres Mojokerto Kota yang dipastikan tidak terlaksana pada tahun ini. Penyebabnya juga karena proses lelang yang ditetapkan tender gagal. ’’Hanya satu pekerjaan gedung itu yang tidak bisa dilaksanakan,’’ imbuh Kabid Penataan Ruang, Bangunan, dan Bina Konstruksi DPUPR Perakim Kota Mojokerto Ferry Hendri Koerniawan.
Sedangkan untuk tujuh paket pekerjaan jalan yang sempat gagal lelang sudah kembali diajukan melalui katalog elektronik (e-katalog). Ferry menyebut, seluruhnya telah rampung proses pengadaan dan segera dimulai pelaksanaan pekerjaan. ’’Untuk paket jalan sudah klir semua,’’ pungkas pria yang juga plt Kabid Bina Marga ini. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi