Komisi-Komisi di DPRD Kota Mojokerto
Komisi-komisi di DPRD Kota Mojokerto berkomitmen untuk terus menjalankan peran dan fungsi dalam mengawal kebijakan serta program prioritas pemerintah. Langkah tersebut diharapkan agar setiap pelaksanaan kegiatan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat.
Di antara yang menjadi atansi dewan adalah pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Komisi III DPRD Kota Mojokerto telah melakukan pengawasan guna memastikan kelancaran dan keamanan dari program prioritas nasional ini.
Komisi yang membidangi pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, hingga ketenagakerjaan ini telah melakukan peninjauan langsung pada proses distribusi di SDN Meri sekalugus memantau tempat produksi di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada September lalu.
Dari sejumlah catatan yang direkomendasikan dewan telah ditindaklanjuti dengan meningkatkan standar dari sisi kesehatan. ”Semua semata agar anak-anak mendapatkan jaminan keamanan dan asupan gizi yang cukup melalui program MBG,” tandas Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Indro Tjahjono, kemarin (21/10).
Pembangunan infrastruktur juga tak luput dari sorotan DPRD Kota Mojokerto. Komisi II telah mendorong eksekutif untuk segera menuntaskan pekerjaan fisik. ”Kami di komisi II sudah mengimbau dinas PUPR Perakim agar menyelesaikan program-program pembangunan yang memang jadi kewajibannya,” tutur Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo.
Apalagi, mendekati pengujung tahun anggaran 2025 ini, legislator asal PDIP ini meminta agar ada upaya percepatan penyelesaian. Mengingat, terdapat sejumlah paket proyek yang mengalami tender gagal dan harus dilakukan lelang ulang.
Selaras dengan itu, DPRD melalui komisi I juga berupaya untuk mendorong penguatan peran dari BPBD Kota Mojokerto. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru terbentuk tahun ini diharapkan dapat langsung memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
Dalam mewujudkannya, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Enny Rahmawati menyebutkan, legislatif saat ini tengah mematangkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif untuk memperkuat bidang penanganan kebencanaan.
”Harapannya, raperda inisiatif tentang penanggulangan bencana kebakaran ini dapat memberikan asas manfaat yang luas bagi masyarakat di Kota Mojokerto setelah ditetapkan nanti,” terang politisi perempuan dari Fraksi PKB ini. (ram/ris)
Editor : Hendra Junaedi