Pemkab Tambah Anggaran Dropping Air Bersih
KABUPATEN - Pemkab Mojokerto menambah anggaran penanganan kekeringan di tiga desa yang berada di lereng Gunung Penanggungan sebesar Rp 135 juta. Ploting pada P-APBD 2025 ini ditargetkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau yang masih berlangsung hingga November.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Abdul Khakim mengatakan, meski belakangan sudah terjadi hujan, krisis air bersih di tiga desa masih terjadi. Tak urung sebagai penanganan, pemkab tetap melakukan pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat terdampak. ’’Saat ini dropping air bersih masih terus berlanjut, masuki tahap ketiga untuk warga terdampak kekeringan di tiga desa,’’ ungkapnya.
BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat, sedikitnya sekitar 3 ribu warga Desa Kunjorowesi terdampak kekeringan. Sementara di Desa Manduromanggunggajah total ada 1.861 alami krisis air bersih. Sedangkan di Desa Duyung sebanyak 1.564 warga turut terdampak.
Menurutnya penanganan di tahun berjalan dilakukan melalui tiga tahap. Kali pertama dilakukan oleh BPBD kabupaten sejak sejak 29 Juli lalu hingga 1 September. Sebanyak 300 tangki dengan kapasitas 4.000 liter per tangki disalurkan kepada warga terdampak. Tak sendirian, pada tahap dua dilanjutkan oleh BPBD Provinsi Jatim. Dimulai pada 4 september sampai 8 Oktober. ’’Begitu pun tahap tiga saat ini, ditargetkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau yang masih berlangsung hingga November,’’ jelasnya.
Khakim menyebut, dropping air saat ini tidak berbeda dari sebelumnya. saat ini BPBD juga menyiapkan 300 tangki untuk ribuan warga terdampak di lereng Gunung Penanggungan tersebut. ’’Tambahan penanganan keekringan ini diploting pada P-APBD 2025 sebesar Rp 135 juta. Insya Allah cukup, karena prakiraan cuaca November itu sudah memasuki musim hujan,’’ tambahnya menegaskan.
Sebelumnya, pemkab belum mampu melakukan penanganan permanen atas kekeringan yang berlangsung di tiga desa tersebut. Itu setelah proyek pipanisasi senilai Rp 14 miliar oleh Pemprov Jatim gagal terealisasi. Selain muncul gejolak sosial di tengah masyarakat, menurunnya debit air yang bersumber dari Gunung Welirang itu juga menjadi pertimbangan serius. Hasil survei saat melakukan kajian ke lapangan, saat itu justru memantik reaksi keras dari masyarakat di Kecamatan Trawas. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi