KOTA - Digulirkannya seleksi terbuka (selter) di lingkup Pemkot Mojokerto masih menyisakan satu kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Yakni posisi inspektur yang tak ikut masuk dalam daftar lelang jabatan.
Terdapat sepuluh jabatan setingkat eselon II yang dibuka selter sejak Kamis (2/10). Seluruhnya merupakan kursi lowong alias tidak diduduki pejabat definitif akibat pergeseran maupun purnatugas.
Namun, dari daftar lelang jabatan tersebut, posisi inspektur yang notabene juga kosong tidak masuk dalam bursa selter. ’’Karena yang lowong ada sebelas (kursi eselon II),’’ ungkap salah satu sumber kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.
Hal itu membuat memunculkan beragam spekulasi terkait kebijakan selter di Pemkot Mojokerto. Sebab, jabatan inspektur pada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dinilai strategis untuk segera dilakukan pengisian. ’’Hanya kursi inspektur yang tidak masuk selter,’’ ujarnya heran.
Sementara itu, Jawa Pos Radar Mojokerto telah berupaya mengkonfirmasi terkait selter kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo. Namun, sampai dengan kemarin (5/10), pesan WhatsApp (WA) belum mendapatkan respons. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto Muraji yang juga belum memberikan tanggapan.
Untuk diketahui, dari sepuluh JPTP yang dibuka selter di antaranya adalah kursi kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD); kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perakim); dan kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto.
Selain itu, selter juga dibuka pada kursi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); dan kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Termasuk kursi Staf Ahli Wali Kota Mojokerto Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang turut dilelang. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi