JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak berkumpul di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (2/10/2025).
Pertemuan lintas kementerian itu digelar menyusul meningkatnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah bergerak cepat merespons berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Pemerintah terus-menerus memastikan program MBG berjalan aman, layak, sesuai SOP, dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara agar mendapat asupan gizi yang layak demi melahirkan generasi unggul di masa depan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta Selatan.
Pemerintah saat ini tengah menyusun aturan terkait penyelenggaraan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG). Zulhas menargetkan aturan tersebut dapat terbut pada pekan ini. Ia mengatakan aturan tersebut nanti berupa Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden.
“Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres. Isinya seperti apa? Sabar sedikit, satu minggu,” jelas Zulhas.
Baca Juga: SPPG di Mojokerto Baru Proses Pengajuan SLHS untuk Penuhi Syarat Penyaluran MBG
Adapun aturan tersebut, katanya, akan membahas tentang pembagian tugas pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta koordinasi antar instansi terkait program nasional itu.
Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah menyempurnakan aturan tersebut.
"Tentu nanti juga penyelenggaraan tata kelola yang sedang sekarang disempurnakan di (Kementerian) Setneg," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Dia menjelaskan bahwa MBG adalah program untuk memenuhi hak dasar warga terkait akses ke nutrisi yang baik. Karena ini adalah program dengan cakupan dan dampak yang luas, katanya, maka tantangannya juga besar.
"Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan. Tapi saudara-saudara, komitmen Pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh," katanya.
Baca Juga: Cakupan MBG di Kabupaten Mojokerto Meluas, Sasaran Bertambah
Program MBG sejatinya digagas untuk meningkatkan akses gizi anak-anak sekolah. Namun, sejak diluncurkan awal 2025, sejumlah kasus keracunan massal bermunculan di berbagai wilayah.
Data mencatat sepanjang Januari–September 2025 terjadi lebih dari 5.600 kasus keracunan di 17 provinsi. Di Bogor, misalnya, sebanyak 210 siswa dari delapan sekolah jatuh sakit setelah menyantap menu MBG.
Dari jumlah itu, 34 orang harus dirawat inap, sementara 47 lainnya menjalani perawatan jalan. Di Sumatera Selatan, kasus serupa menimpa 272 siswa. Dugaan awal menyebut penyebabnya adalah kontaminasi bakteri atau bahan pangan yang tidak segar.
Studi Universitas Airlangga bahkan menemukan bakteri E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus pada sampel makanan dari kasus di Cianjur. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi bekerja sama dengan Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah.
BPOM juga diperintahkan memperketat pengawasan keamanan pangan dalam setiap rantai produksi dan distribusi MBG. Sejumlah pengamat menilai akar masalah bisa terjadi di berbagai titik, mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga transportasi.
Karena itu, mereka mendorong penerapan standar kebersihan yang lebih ketat, audit rutin, hingga sistem pelaporan insiden yang cepat. Ke depan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari audit dapur penyedia, penguatan inspeksi rutin, pelatihan petugas dapur, hingga kemungkinan menyiapkan skema cadangan berupa voucher atau bantuan pangan lokal bila diperlukan.
Tri Yulia Setyoningrum
Editor : Imron Arlado