Debit Sumber Air di Gunung Welirang Jadi Alasan
KABUPATEN – Proyek pipanisasi senilai Rp 14 miliar yang rencananya untuk menangani dampak bencana kekeringan di Kabupaten Mojokerto gagal terealisasi. Selain muncul gejolak sosial di tengah masyarakat, menurunnya debit air yang bersumber dari Gunung Welirang itu juga menjadi pertimbangan serius.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto Abdul Khakim mengatakan, persoalan bencana kekeringan di tiga desa terdampak di dua kecamatan hingga kini memang masih berlangsung. Menyusul, penanganan permanen yang sebelumnya sempat digadang-gadang mampu menjadi solusi bencana menahun tersebut gagal dilakukan.
’’Hasil studi kelayakan yang dilakukan pemda dengan menggandeng ITS tidak bisa direalisasikan,’’ ungkapnya, kemarin (2/10). Menurutnya, hasil survei saat melakukan kajian ke lapangan, saat itu justru memantik reaksi keras dari masyarakat di Kecamatan Trawas.
Mereka menolak adanya program pipanisasi untuk penyaluran air bersih bersumber dari Gunung Welirang ke Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, dengan berbagai alasan. ’’Kita yang survei waktu itu pada musim kemarau, ternyata ada penyusutan air cukup drastis di atas sumber Dlundung. Sehingga, masyarakat yang ada di desa itu tidak setuju kalau itu diambil. Wong di desanya saja mengalami kekurangan air, itu persoalannya,’’ jelasnya.
Meski sudah dilakukan beberapa mediasi, namun hingga kini tak kunjung menemukan solusi. Sehingga, lanjut Khakim, meski sejatinya program pipanisasi ini sudah dianggarkan Pemprov Jatim sebesar Rp 14 miliar, namun urung terealisasi. ’’Provinsi tidak berani merealisasikan karena rawan konflik, akhirnya anggaran Rp 14 miliar lebih untuk pipanisasi itu dialihkan. Sebenarnya pelaksanaannya ya pada APBD 2025 ini,’’ tambah Khakim.
Dengan demikian, kondisi tersebut menjadikan bencana kekeringan yang terjadi di tiga desa dengan total 6.459 warga terdampak ini tak kunjung tuntas. Masing-masing 3 ribu jiwa di Desa Kunjorowesi, Desa Manduromanggunggajah, Kecamatan Ngoro 1.861 jiwa, dan 1.564 jiwa di Desa Duyung, Kecamatan Trawas.
Dengan gagalnya program pipanisasi tersebut, sampai saat ini solusi permanen yang bakal dilakukan pemda juga belum ada penggantinya. ’’Karena kalau pengeboran juga tidak mungkin dengan kedalaman 200 meter lebih. Solusinya untuk pemenuhan air bersih warga saat ini ya masih kita dropping air sebagai penanganan,’’ paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Mojokerto pernah melakukan studi kelayakan pembangunan infrastruktur SPAM (sistem penyediaan air minum) sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam penanganan secara permanen. Salah satu opsi pemda melalui pipanisasi air bersih yang ada di Air Terjun Dlundung, Kecamatan Trawas.
Air melimpah yang ada di aliran air pegunungan di Desa Ketapanrame itu sedianya akan disalurkan untuk menyuplai ke desa-desa terdampak kekeringan. Melalui studi ini, pemda bisa melihat dampak dan risiko. Sehingga, menjadi pertimbangan untuk menentukan kebijakan berikutnya. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi