KOTA - DPRD Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), Jumat (19/9). Peninjauan dilakukan setelah dewan menerima pengaduan masyarakat terkait paket menu makanan yang terindikasi tidak layak konsumsi.
Selain turun langsung ke sekolah untuk mengecek penyaluran MBG, sidak yang dilakukan oleh komisi III DPRD Kota Mojokerto ini juga menyasar Satuan Pelayananan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lingkungan Tropodo, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan.
Hasilnya, ditemukan layout ruangan SPPG yang dinilai kurang standar karena berdekatan dengan toilet. ”Dalam kunjungan kerja ke SPPG Tropodo, kami menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Ahmad Athoillah.
Untuk itu, dewan merekomendasikan agar dapur SPPG Tropodo melakukan evaluasi terhadap standarisasi penataan ruangan. Khususnya, di zona pemorsian yang dianggap perlu ditingkatkan sistem higienitasnya.
”Di ruang pemorsian makanan masih terdapat toilet. Hal ini jelas berpotensi menurunkan higienitas dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan yang seharusnya steril dari potensi kontaminasi,” imbuh legislator yang akrab disapa Atho ini.
Dewan juga menduga sebagian wadah makanan alias ompreng yang kurang memenuhi standar food grade. Pasalnya, dari pengecekan menggunakan cairan tester stainless steel, hasilnya menunjukkan indikasi bahwa bahan material dari food tray tidak direkomendasikan untuk peralatan makan jangka panjang.
”Harapannya, SPPG mengganti ompreng yang sesuai dengan food grade dan layak untuk wadah makanan. Sehingga, seluruh fasilitas penyediaan makanan bagi anak-anak benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar,” tandas politisi PKB ini. (ram/ris)
Editor : Hendra Junaedi