Gus Bupati Pastikan Intervensi Program Berdampak Tepat Sasaran
KABUPATEN – Angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto turun signifikan hingga di angka 8,79 persen dari sebelumnya 9,37 persen.
Penurunan ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program yang digulirkan pemkab. Salah satunya Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Program tersebut menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Cukup dengan hanya menunjukkan KTP tanpa perlu khawatir soal biaya. Termasuk, intervensi bantuan sosial (bansos), pangan, dan UMKM yang tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny mengungkapkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2025 diketahui sebesar 8,79 persen. Angka itu mengalami penurunan 0,58 persen poin terhadap Maret 2024 yang tercatat 9,37 persen. ’’Persentase tersebut juga berada di bawah angka kemiskinan Jawa Timur yang masih berada pada angka 9,50 persen,’’ ungkapnya, kemarin.
Dalam laporan tahunan, BPS juga mencatat, garis kemiskinan (GK) di Kabupaten Mojokerto tahun ini menyentuh Rp 526 ribu per kapita per bulan, atau naik dibanding GK 2024 Rp 508 ribu per kapita per bulan. ’’Jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2025, mencapai 102 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebanyak 6 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang mencapai 108 ribu jiwa,’’ jelasnya.
Dengan demikian, berbagai program tepat sasaran harus digalakkan untuk terus menekan kemiskinan hingga nol persen. Seperti bantuan sembako, pangan, dan bantuan langsung tunai (BLT). ’’Selain harus tepat sasaran, memastikan penggunaan bantuan oleh penerima bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi makanan hingga terpenuhinya 2.100 kilokalori,’’ urai Dwi.
Prestasi Menakjubkan bagi Pemda
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengaku bersyukur atas menurunnya angka kemiskinan di wilayah kerjanya. Terlebih, penurunan tersebut cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. ’’Menurut BPS, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini sangat signifikan dari sebelumnya 9,37 persen menjadi 8,79 persen,’’ terangnya.
Namun, kondisi demikian ini tak lantas membuat pemda berpuas diri, melainkan justru menjadi pemicu semangat agar lebih optimal menuju bumi Majapahit zero kemiskinan. Dari situ, berbagai program berdampak dan tepat sasaran akan menjadi perhatian pemda ke depan. ’’Kami terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Kita intervensi melalu bansos dan kegiatan peningkatan ekonomi. Seperti pelatihan dan pemberian bantuan peralatan untuk UMKM. Fasilitasi izin usaha PIRT dan sertifikasi halal,’’ tegasnya.
Gus Bupati menegaskan, penurunan angka kemiskinan saat ini tak lain ada kaitannya dengan untuk meningkatkan daya beli seiring pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kendati berbagai program pemda tidak menjadi faktor utama, lanjut dia, setidaknya menjadi salah satu pendukung dan stimulus pengentasan kemiskinan.
’’Seperti contoh kecil, program kesehatan dengan UHC Prioritas. Secara otomatis masyarakat sudah tidak lagi mengeluarkan biaya pengobatan. Sehingga uang yang seharusnya untuk berobat bisa dialokasikan ke yang lainnya. Jadi, program-program yang selama ini telah kita realisasikan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut,’’ paparnya.
Program pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi prioritas pemkab. Bahkan, tahun ini, sudah merealisasikan kurang lebih dari 150 unit rumah. Semua tersebar di 18 kecamatan. Dengan berbagai program berdampak itu, Gus Bupati optimistis angka kemiskinan akan terus bisa ditekan.
’’Menurut BPS, jika angka kemiskinan di bawah 10 persen itu pasti turunya sedikit-sedikit tidak bisa signifikan. Karena itu sudah keraknya kemiskinan. Akan tetapi, untuk 2025 ini sebuah hal yang menakjubkan bagi Kabupaten Mojokerto,’’ pungkas Gus Bupati. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi