JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Jalanan Pati menjelma arena tempat rakyat meluapkan amarahnya. Lonjakan pajak yang menembus ratusan persen bukan sekadar menggerus isi dompet, tetapi juga menyulut api perlawanan yang tak terbendung.
Di balik gelombang massa yang berteriak lantang, spanduk yang terbentang, hingga orasi yang bergema tanpa henti, terselip potret getir ketika kebijakan dianggap menindas dan suara rakyat diabaikan, jalanan pun berubah menjadi panggung perlawanan sekaligus ruang terakhir untuk menyuarakan keadilan.
Amarah warga Pati bukanlah letupan singkat, melainkan tumpukan panjang rasa tertekan akibat kebijakan yang mereka anggap menyalahi keadilan.
Kenaikan pajak hingga 250 persen dipersepsikan sebagai beban yang mencabut napas ekonomi rakyat kecil petani yang bergantung pada sawah, pedagang yang menggantungkan hidup pada lapak sederhana, hingga keluarga miskin yang berjuang sekadar untuk bertahan.
Baca Juga: Kenaikan PBB-P2 Kota Memberatkan Warga
Bagi mereka, angka pajak itu bukan sekadar nominal di atas kertas, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup.
Tak heran jika jalanan akhirnya dipilih sebagai panggung perlawanan, simbol penolakan sekaligus peringatan keras bagi penguasa, bahwa kebijakan publik tak akan pernah sahih jika dijalankan dengan menutup telinga dari jeritan rakyat yang paling terdampak.
Di balik lautan massa yang memadati jalanan Pati, terselip kisah getir keseharian, petani yang was-was kehilangan tanah garapannya, pedagang kecil yang cemas dagangannya tak lagi laku, hingga keluarga sederhana yang dihantui bayang-bayang kemiskinan lebih dalam.
Aksi demonstrasi besar-besaran itu bukan sekadar ledakan emosi, melainkan cermin betapa sebuah kebijakan yang salah arah mampu menyentuh nadi kehidupan rakyat.
Dari situ pula lahir ketidakpercayaan yang semakin menebal, meninggalkan luka kolektif di hati warga terhadap pemerintah yang semestinya menjadi pelindung, bukan penekan.
Gelombang protes di Pati juga menyingkap lebar jurang komunikasi antara pemerintah dan warganya. Alih-alih membuka ruang dialog, kebijakan justru dijatuhkan secara sepihak, membuat masyarakat merasa dipinggirkan dan kehilangan tempat bersuara.
Baca Juga: Wali Kota Mojokerto Janjikan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu
Perlawanan yang lahir akhirnya tak lagi semata-mata soal besarnya pajak, melainkan simbol dari kekecewaan mendalam terhadap cara kekuasaan dijalankan.
Bagi rakyat, mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang berhak didengar, dan ketika hak itu dipinggirkan, jalanan menjadi satu-satunya ruang untuk menuntut pengakuan.
Dari gejolak yang mengguncang Pati, mengalir pesan tegas bahwa kebijakan tanpa empati hanya akan melahirkan jarak antara rakyat dan penguasa.
Aksi massa bukan sekadar penolakan terhadap pajak yang mencekik, melainkan juga desakan agar lahir kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada mereka yang paling rentan.
Jalanan menjadi saksi bahwa rakyat tidak akan tinggal diam ketika hak hidupnya dipertaruhkan.
Jika jeritan ini kembali diabaikan, bukan mustahil bara perlawanan akan menjalar ke daerah-daerah lain, menyalakan api protes yang lebih besar.
Refleksi dari aksi di Pati seharusnya menjadi cermin bening bagi pemerintah, kekuasaan yang dijalankan tanpa kepekaan sosial hanya akan melahirkan gelombang penolakan.
Jalanan telah berbicara lantang, menghadirkan suara rakyat yang tak bisa dibungkam oleh meja rapat ataupun angka statistik.
Baca Juga: Demi NKRI Kenakan Simbol Merah Putih
Kini bola ada di tangan penguasa apakah mereka berani membuka telinga dan hati untuk merangkul aspirasi rakyat, atau memilih menutup mata hingga api perlawanan kembali menyala.
Sejarah selalu mencatat, ketika jarak antara rakyat dan pemimpin dibiarkan melebar, maka yang tersisa hanyalah konflik dan kehilangan kepercayaan. BINTANG PURNAMA/Wulan
Editor : Imron Arlado