KOTA - Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) menuai sorotan keras dari masyarakat. Pasalnya, mencuat dugaan penyaluran beras murah tersebut diselewengkan dengan dijual kepada pihak ketiga alias broker.
Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, praktik tersebut terendus terjadi di kawasan Kota Mojokerto. Salah satu pedagang beras yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, praktik penjualan beras SPHP yang mencurigakan terjadi di kawasan kota. ’’Ada penjualan beras SPHP yang diberikan kepada pedagang,’’ ungkapnya.
Pihaknya menuturkan penjualan itu terjadi di salah satu koperasi merah putih yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Beras SPHP yang peruntukkannya bagi warga yang membeli secara eceran justru dijual dalam skala besar. ’’Pedagang ini ditawari beras tersebut akhirnya ya dibeli kan harganya lebih murah. Jumlahnya mencapai 1 ton,’’ tuturnya.
Dirinya yang sehari-hari juga berjualan beras ke berbagai daerah merasa heran, kenapa beras SPHP bisa dijual ke pedagang. Padahal, berdasarkan informasi yang didapatkannya, beras bersumber dari BULOG itu khusus diperuntukkan pedagang yang ditunjuk. Baik pedagang yang berada di pasar tradisional maupun di koperasi merah putih. ’’Tapi ini kok bisa dijual ke tengkulak di luar pasar juga,’’ ungkapnya heran.
Untuk itu, dirinya menyayangkan kondisi tersebut. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah menegakkan regulasi yang telah dibuat. Karena, adanya dugaan penyelewengan itu bisa berdampak terhadap harga beras di Kota Mojokerto. ’’Kalau aturannya tidak boleh ya seharusnya tidak dijual bebas. Itu bisa mempengaruhi harga beras di pasaran,’’ keluh pria dengan dua anak ini.
Diketahui, beras SPHP merupakan beras murah untuk menjaga harga beras di pasaran tetap stabil. Termasuk untuk mengintervensi harga beras yang mengalami kenaikan harga. Beras tersebut diperjualbelikan melalui toko di pasar hingga koperasi merah putih. Toko yang menjual beras tersebut di pasar sebelumnya dipetakan dan diverifikasi. Tokonya berupa pedagang pengecer, koperasi desa merah putih dan toko TPID (tim pengendalian inflasi daerah) yang telah diverifikasi oleh dinas terkait. (fan/fen)
Editor : Hendra Junaedi