KABUPATEN - Pemkab Mojokerto terus menggulirkan rencana pemindahan pusat pemerintahan di lokasi yang baru. Teranyar, sistem tukar guling aset yang ada di Kecamatan Mojosari belakangan sudah mendapat respons milik pemerintah pusat untuk dilakukan survei ke Bumi Majapahit.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, percepatan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto dari kota ke wilayah kabupaten terus bergulir. Setelah sebelumnya tentukan pilihannya di Kecamatan Mojosari, belakangan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian RI sebagai pemilik aset. ’’Hasil koordinasi, beliau mau ke Mojokerto melihat apakah sesuai terkait aset kita yang mau ditukarkan itu,’’ ungkapnya.
Prinsipnya, pemerintah pusat turut mendukung pemindahan pusat pemerintahan baru. Hanya saja, memang perlu proses panjang. Lebih lagi dari tiga kecamatan yang sebelumnya menjadi usulan, belakangan Gus Bupati tertarik dengan aset milik kementerian yang dinilai lokasinya representatif. ’’Tetapi kalau pun toh tidak bisa, kita sudah siapkan skema lain. Kita menunggu hasil dari peninjauan tim dari pemrintah pusat, kita sudah siapkan beberapa lahan untuk penukarannya,’’ tegasnya.
Di antara lahan aset Pemkab Mojokerto yang disiapkan lanjut Gus Bupati, ada di Dlanggu dan Pungging. Menurutnya, kedua lokasi tersebut dinilai lahannya lebih produktif dibandingkan di Mojosari. Lebih lagi, kawasan Mojosari sudah banyak berjajar pabrik dan permukiman warga. ’’Makanya kita tawarkan di daerah-daerah yang memang produktivitas pertaniannya jauh lebih baik. Irigasi pertaniannya juga, jauh lebih baik ketika nanti beliau-beliau ke Mojokerto tertarik,’’ jelas Gus Barra.
Sebaliknya, sambil menunggu kepastian tukar guling tersebut, pemkab juga sudah siapkan plan B dan plan C untuk percepatan pemindahan pusat pemerintahan atau kompleks kantor bupati yang selama ini berada di Jalan A. Yani, Kota Mojokerto, untuk dialihkan ke wilayah Kabupaten Mojokerto. ’’Prinsipnya kita sudah siap. Artinya kita benar-benar serius ke arah (pemindahan pusat pemerintahan) itu,’’ tandasnya.
Lebih lagi, Kabupaten Mojokerto menjadi satu-satunya daerah yang pusat pemerintahan masih berada di luar wilayah. Sehingga dengan realisasi program strategis yang tengah digagas bersama Wabup M. Rizal Oktavian ini, tentu akan memantik pertumbuhan ekonomi di sekitar ibu kota baru. Termasuk, bakal menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Mojokerto agar ikon kemajapahitan lebih hidup kembali.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh juga menyatakan dukungannya atas program prioritas pemindahaan pusat pemerintahan di era kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa dan Wabup M. Rizal Oktavian. Hal itu diungkapkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Politisi PKB ini menegaskan jika entitas lembaga DPRD mengapresiasi atas tersusunnya Rancancangan RPJMD 2025-2029, di pendapa pemkab. Langah ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012-2032. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi