- Nasib Pahit Kader Stunting Dinas P2KBP2
- Insentif Macet di Tengah Target Penurunan Tengkes
KABUPATEN - Ribuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dinaungi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto terpaksa harus telan pil pahit. Itu lantaran pencairan insentif dua bulan yang macet tak kunjung ada kepastian alias buram.
’’Hingga malam ini (tadi malam), pencairan insentif para kader belum ada kepastian,’’ ungkap salah seorang koordinator kecamatan mengeluh. Tak urung kondisi ini masih menjadi rasan-rasan di tingkat desa. Bahkan tak sedikit yang meluapkan kemarahannya dengan melayangkan protes kepadanya dan koordinator lainnya. ’’Ibu-ibu kades juga pada menanyakan nasib insentif kader ke kami, karena kasihan para kader,’’ tambahnya menegaskan.
Tak urung, para koordinator kecamatan pun belakangan tidak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan pencairan ada di Dinas P2KBP2. Kendati begitu, pihaknya tidak tutup mata, persoalan di bawah sudah diteruskan kepada dinas. ’’Kami tidak menyalahkan para kader karena itu sudah menjadi hak mereka, di sisi lain tanggung jawabnya besar dituntut menekan angka stunting,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Sugeng Nuryadi menegaskan usai pencairan insentif Maret dan April tuntas 100 persen, kini pencairan selanjutnya segera diproses. Kendati begitu pihaknya tidak bsia emamstikan kapan bisa direalisasikna. ’’Yang pasti secepatnya kita cairkan, saat ini sudah mulai berproses, paling tidak dua minggu selesai,’’ ungkapnya.
Sebelumnya, kesejahteraan ribuan TPK yang dinaungi DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto terpuruk. Di tengah mereka dituntut melakukan penurunan angka stunting, per bulan mereka hanya terima insentif Rp 220 ribu per orang. Ironisnya lagi sudah dua bulan hak yang seharusnya diterima malah macet. Padahal, insentif tersebut juga berumber dari APBN yang sebelumnya sudah ditransfer kepada daerah sebesar Rp 5,689 miliar lebih untuk 2.586 TPK jatah 10 bulan.
Bahkan, belakangan membuat persoalan kian meluas lantaran insentif tidak bisa diterima utuh. Mereka harus menyisahkan saldo Rp 50 ribu agar nomor rekeningnya tetap aktif. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi