KOTA - Di balik peran pentingnya sebagai satuan penyelamat, unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mojokerto punya nasib yang memprihatinkan. Salah satu mobil pemadamnya sudah tiga bulan menunggak pajak. Kondisi itu hanya satu dari sekian kesusahan selain krisis personel dan armada yang sakit-sakitan.
Mirisnya lagi, kendaraan yang pajaknya mati menjadi satu-satunya andalan ketika terjadi kebakaran. Pembayaran pajak lima tahunan truk Hino bernomor polisi S 1645 SP itu sudah jatuh tempo pada Februari 2025 sesuai plat kendaraan. Namun, hingga kini plat merah tersebut masih tertempel karena belum dibayar. ’’Gak ada yang bayar,’’ ujar salah satu personel damkar, kemarin (18/5).
Pajak kendaraan yang tertunggak cukup menggambarkan kondisi satuan yang berkantor di Jalan Bhayangkara itu. Sudah bertahun-tahun damkar kekurangan armada. Dari tiga truk pemadaman yang dimiliki, hanya satu yang sehat, yakni Hino itu. Lainnya, Daihatsu Dyna Rino tak mampu melaju di atas 40 kilometer per jam. ’’Lebih dari itu tidak kuat, kalau dipaksa mesinnya jebol,’’ imbuh personel lain.
Sedangkan, satu armada lain jenis Isuzu kini hanya jadi pajangan di depan kantor damkar. Truk yang paling besar dibanding dua lainnya itu tak bisa dihidupkan lagi karena mesinnya sudah bobrok. ’’Dianggarkan Rp 200 juta untuk perbaikan, tetapi duitnya tidak bisa cair,’’ imbuh anggota damkar.
Informasi yang dia terima, dana perbaikan armada nyantol lantaran secara nomenklatur sekarang damkar dinaungi BPBD dari sebelumnya satpol PP. Masalahnya, sampai kini perangkat baru bidang penanggulangan bencana itu belum terbentuk.
Kepala UPTD Damkar Kota Mojokerto Joko Suwarno tak menampik nasib miris di satuan yang dipimpinnya. Joko justru menyebut persoalan paling krusial saat ini kekurangan personel. ’’Bagaimana mau menambah armada kalau anggotanya saja kurang,’’ keluh dia.
Dari total 23 personel yang dimiliki, mereka dibagi menjadi tiga sif dengan masing-masing tujuh orang. Mereka bertanggung jawab mengoperasikan dua armada truk dan dua kendaraan roda tiga. Jumlah itu dianggap masih minim karena idealnya satu kendaraan diisi tujuh orang. ’’Di sini tujuh orang harus dibagi-bagi, belum lagi tahun ini ada yang bakal pensiun,’’ tandas Joko. (adi/fen)
Editor : Hendra Junaedi