Kemarin, Verifikasi Persiapan Sarana Gedung di Rumah Aman Dinsos
KABUPATEN - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project program pemerintah pusat dalam mewujudkan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ajaran baru 2025/2026. Termasuk pembangunannya untuk SR berbasis asrama dengan kapasitas 1.000 siswa.
’’Secara masif kami melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Pertama, untuk daerah yang memang sumber daya yang mendukung. Kita mulai penyelenggaraan tahun ini. Yang sudah siap, sekarang disurvei lagi,’’ ungkap Gus Ipul di tengah kunjungan kerjanya melakukan verifikasi kesiapan sarana dan prasarana gedung Rumah Aman anak milik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang sedianya dimanfaatkan SR pada tahun ajaran baru 2025/2026 yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (13/4).
Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan jajarannya, Gus Ipul melakukan pengecekan satu per satu ruangan yang menjadi satu kompleks dengan UPT Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial. ’’Kalau kita lihat gedungnya cukup untuk memulai dua rombongan belajar. Tinggal tambahan sarpras lainnya. Jadi ini adalah bagian upaya percepatan dalam memantapkan perencanaan sekolah rakyat yang akan dimulai tahun ini,’’ terangnya.
Sehingga, hemat Gus Ipul, Kabupaten Mojokerto bakal menjadi pilot project program pemerintah pusat dalam mewujudkan percepatan penyelenggaraan SR tahun ini. Termasuk, pembangunannya untuk SR berbasis asrama dengan kapasitas 1.000 siswa. ’’Secara nasional sudah lebih dari 250 yang mengusulkan kepada kami. Baik yang mengusulkan lahan ataupun gedung untuk direvitalisasi. Yang sudah siap ada 53 daerah yang kemungkinan bisa diselenggaran tahun ini, seperti halnya Kabupaten Mojokerto ini,’’ jelasnya.
Kesiapan ini wujud dukungan suksesi percepatan penyelenggaraan SR yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Termasuk di bumi Majapahit ini. ’’Tahun ini juga kita usulkan pembangunan sekolah rakyat untuk kapasitas 1.000 siswa, karena bupati Mojokerto sudah mengusulkan lahan. Ini dalam proses percepatan, setelah itu kita koordinasi untuk tindak lanjut dengan perjanjian kerja sama antara kemensos, gubernur, bupati, dan wali kota,’’ paparnya.
Menurutnya, kebutuhan lahan sekolah rakyat luasnya minimal 6 hektare guna menunjang sarana dan prasarana. Termasuk asrama siswa dan perumahan guru. Sehingga, ia menyarankan pemda setempat bisa menyiapkan hingga 10 hektare. ’’Sesuai arahan presiden, kita ingin setiap sekolah rakyat dapat menampung 1.000 siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA, termasuk asrama dan perumahan guru,’’ jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan, SR yang tengah digagas ini berbasis asrama. Tentu disiapkan akomodasi siswa maupun tempat menginap dan kebutuhan makan, pakaian dan lainnya. Sasarannya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat kategori desil satu dan dua dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni, diperuntukkan bagi masyarakat keluarga miskin ekstrem, miskin. Sehingga pihaknya mewanti-wanti tidak boleh ada pihak mencoba memasukkan yang tidak seharusnya SR tersebut. ’’Apabila pembangunan gedung SR di Kabupaten Mojokerto sudah selesai, maka pelaksanaannya tahun depan wajib seluruh jenjang, baik tingkat SD, SMP dan SMA. Semuanya disiapkan oleh negara. Sekolah rakyat adalah gagasan dari Bapak Presiden Prabowo,’’ pungkasnya.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mendukung penuh apa yang telah direncanakan pemerintah pusat. Sejumlah langkah sudah dilakukan pemda sebagai percepatan realisasinya. ’’Lahan sudah siap, luasnya 3,5 hektare di Desa Banyulegi, Dawarblandong. Berikutnya akan kita maksimalkan menjadi 6 hektare dan itu akan kita siapkan,’’ ungkapnya.
Di tengah menyiapkan lahan yang diusulkan untuk lokasi pembangunan SR, pemda juga sudah menyiapkan dua bangunan gedung yang sedianya untuk pelaksanaan SR pada tahun ajaran baru. ’’Kami juga sudah menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru Juli nanti. Satu gedung Balai Diklat di Gedeg, satu lagi di Rumah Aman Dinsos yang saa ini proses verifikasi oleh bapak menteri sosial,’’ paparnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi