Di Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2026
KABUPATEN - Pemkab Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka Rencana Awal (Ranwal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Pendapa Graha Majatama dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa sekaligus bupati terpilih periode 2025-2030.
Dalam momentum ini, Gus Barra yang hadir bersama wakil bupati terpilih dr M. Rizal Octavian turut menyampaikan visi dan misi Mubarok lima tahun ke depan. Itu sebagai acuan penting dalam penyusunan RKPD 2026. Setidaknya ada 6 program prioritas yang harus diperhatikan.
Pertama, lanjut Gus Barra, dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG), yang perlu diantisipasi penganggarannya baik dalam RPJMD maupun RKPD. Kedua, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,80 persen tetapi keaktifannya sekitar 77 persen. ’’Sehingga perlu diperhatikan dan diharapkan tahun 2025 ini bisa dicukupi agar program kesehatan gratis bagi masyarakat yang berhak bisa berjalan dengan baik,’’ tegasnya.
Lalu, fokus pada sarana dan prasarana pendidikan, agar tidak ada lagi anak-anak yang terganggu sekolahnya karena fasilitas yang rusak. Selanjutnya, penanganan pasca bencana. Termasuk, bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak bencana di beberapa desa. Seperti Tempuran, Kecamatan Sooko dan Sumolawang, Kecamatan Puri. ’’Tak kalah penting penanganan sampah harus tetap menjadi prioritas. Terakhir, mengenai pembangunan infrastruktur jalan desa saya berharap dilakukan proporsional dan profesional. Artinya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita dan dikerjakan oleh ahlinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ jelas Gus Barra.
Kegiatan ini digelar berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku. Termasuk, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sehingga, hemat Gus Barra, RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. ’’Mari kita laksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan secara kolaboratif dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja konkret untuk bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto,’’ tandasnya.
Pembangunan daerah juga harus dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. ’’Kami menyadari bahwa kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan yang saling terkait satu sama lain dalam rumah besar yaitu pemerintah daerah. Sudah seharusnya visi misi kami adalah visi misi anda semuanya. Oleh karena itu, demi masyarakat Kabupaten Mojokerto dibutuhkan kerja sama yang baik guna menyukseskan keberhasilan visi misi ini,’’ tegasnya.
Wakil Bupati Gus Barra ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah ke depan. ’’Tugas-tugas mendatang makin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan, untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi,’’ pungkasnya.
Hadir dalam forum konsultasi publik jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, pimpinan DPRD dan ketua fraksi, kepala OPD, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan camat se-Kabupaten Mojokerto. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi