Muncul 168 Pengaduan, Belum Ada Terkait Pilkada
KOTA - Pemkot Mojokerto meminta masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah penyebaran berita bohong dan disinformasi. Selama momen Pilkada 2024, kanal Klinik Hoaks disiagakan 24 jam sebagai wadah untuk klarifikasi dan verifikasi informasi yang tersebar di ruang digital.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto Hasta Priyangga mengungkapkan, Klinik Hoaks merupakan aplikasi berbasis website yang sewaktu-waktu dapat diakses oleh masyarakat secara online. Sehingga, kanal disiagakan penuh untuk menampung segala bentuk aduan informasi yang meragukan kebenarannya. ’’Jadi kanal Klinik Hoaks bisa diakses kapan pun, masyarakat bisa menyampaikan secara online apakah suatu informasi itu benar dan valid atau justru hoaks,’’ ulasnya.
Melalui aplikasi yang direplikasi dari Pemprov Jawa Timur ini, seluruh laporan akan langsung dilakukan verifikasi oleh tim melalui berbagai sumber. Selanjutnya, pemohon akan disampaikan hasilnya apakah informasi yang beredar tersebut valid atau justru mengandung fitnah. ’’Kalau itu benar akan langsung disampaikan bahwa informasinya tersebut valid. Tetapi, kalau tidak ditemukan kebenarannya, maka akan dinyatakan hoaks,’’ ulasnya.
Berdasarkan data pada laman https://klinikhoaks.mojokertokota.go.id/, tercatat ada 168 permohonan klarifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, 33 di antaranya dinyatakan hoaks, 18 disinformasi, dan 4 termasuk hate speech atau ujaran kebencian. Sedangkan 113 merupakan fakta.
Hasta menyebutkan, Klinik Hoaks kini diprioritaskan untuk mengamankan jagat maya dari sebaran hoaks terkait Pilkada 2024. Sejauh ini belum ada pengaduan terkait pilkada. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan warga akan lebih bijak dalam menyaring informasi. Terutama pada informasi yang berpotensi mengganggu kondusivitas dan stabilitas politik di tahapan Pilkada. ’’Kalau sudah tersaring bahwa itu hoaks, harapannya masyarakat juga tidak menyebarkannya lagi,’’ imbuh Hasta.
Dan, yang juga tak kalah penting lagi, masyarakat juga tidak terpengaruh kabar bohong maupun disinformasi yang dapat mengganggu kondusivitas Pilkada 2024. Baik pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim maupun Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwali) Mojokerto yang bergulir 27 November nanti. ’’Kalau masyarakat ikut proaktif, maka sebaran hoaks atau kabar bohong bisa terus dicegah persebarannya di ranah digital,’’ paparnya.
Sebelumnya, Diskominfo bersama Komite Komunikasi Digital (KKD) Kota Mojokerto menggelar duduk bersama untuk meningkatkan pengamanan ruang digital jelang Pilkada 2024. Upaya untuk menangkal kabar bohong tersebut dilakukan dengan menggandeng lintas sektor. Baik dari aparat penegak hukum (APH), insan media, pegiat media sosial, hingga kelompok informasi masyarakat (KIM) yang tersebar di 18 kelurahan se-Kota Onde-Onde. ’’Klinik Hoaks akan kita masifkan terus sosialisasinya ke masyarakat,’’ tutup Hasta. (ram/fen)