KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto-Kondisi UPTD Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mojokerto memprihatinkan.
Besarnya beban kerja tak sebanding dengan perhatian pemkot. Apa yang ada adalah umur armada yang sudah kelewat tua hingga minimnya anggaran perawatan.
Damkar Kota Mojokerto yang bermarkas di Jalan Bhayangkara memiliki tiga armada utama mobil pemadaman kebakaran dan dua kendaraan roda tiga.
Jenis terakhir yang berkapasitas 250 liter air ini biasanya dipakai untuk penanganan kebakaran di lokasi dengan akses sempit seperti dalam gang.
Keadaan dua di antaranya armada utama kini tak layak pakai. Yang satu jenis Daihatsu Dyna Rino keluaran 1995 sudah tak mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam.
’’Lebih dari itu sudah tidak kuat, kalau dipaksa mesinnya jebol,’’ ungkap salah seorang personel damkar, kemarin (5/6).
Mobil berkapasitas muatan 2,5 ribu liter air itu telah dipakai sejak awal 2000-an. Seharusnya armada tersebut sudah diganti karena lebih dari 10 tahun pemaian, sebagaimana standar yang disarankan untuk damkar. Kondisi satu mobil lain lebih menyedihkan.
Bermerek Isuzu keluaran 1982, mesin armada berkapasitas 5 ribu liter ini sering mogok dan bodinya keropos. ’’Butuh Rp 200 juta kalau mau diperbaiki,’’ jelasnya.
Bekerja dengan armada yang sakit-sakitan, anggaran Pemkot Mojokerto untuk damkar justru dinilai tak memadai.
Setahun, UPTD yang menginduk di satpol PP itu hanya dijatah Rp 191 juta. Dana itu harus dipakai untuk operasional dari urusan listrik kantor, bahan bakar, hingga perawatan kendaraan.
’’Daerah lain sampai heran kok PMK (Pemadam Kebakaran) Kota bisa hidup, padahal anggaran segitu di daerah mereka hanya untuk solar, ada juga yang bilang itu separonya dana pemeliharaan,’’ beber petugas lain.
Dana pemeliharaan armada damkar kota saat ini hanya dijatah Rp 16 juta.
Dengan perhatian yang minim, pemkot seolah sedang menggadaikan keselamatan warganya. Bagaimana damkar bisa melakukan penanganan secara optimal kalau armadanya saja tak layak.
Di sisi lain, penduduk Kota Mojokerto terus meningkat dengan bangunan yang makin rapat. ’’Kita mau mengejar respons time (waktu tanggap) saja susah,’’ tandasnya.
Pihak UPTD Damkar sejatinya telah beberapa kali mengajukan penambahan anggaran baik melalui penyusunan APBD maupun P-APBD. Alih-alih diterima, anggaran dari tahun ke tahun justru terus menurun.
Tahun ini, rencananya dua armada tua itu akan diajukan penghapusan agar bisa dilelang.
Kepala UPTD Damkar Kota Mojokerto Joko Suwarno belum bisa memberi komentar terkait rencana tersebut.
’’Tanya Pak Heru saja, saya (sedang) stula (studi lapangan) diklat, repot,’’ ujarnya dari Bandung, Jawa Barat, saat dihubungi, kemarin.
Operator UPTD Damkar Kota Mojokerto Heroe Sasangka membenarkan adanya rencana penghapusan armada.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa melakukan pengadaan armada yang lebih layak. ’’Antara satu atau dua armada yang tua itu akan diajukan penghapusan, karena pengadaan armada terakhir 2014, pas 10 tahun lalu,’’ tuturnya terpisah. (adi/fen)
Editor : Hendra Junaedi