KABUPATEN - Puluhan lembaga pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mojokerto yang mengalami kerusakan tingkat sedang hingga berat kini mendapatkan alokasi perbaikan.
Program revitalisasi sekolah ini bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertujuan utama untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto Indi Ilmiyah menjelaskan, program rehabilitasi ini bersumber langsung dari pemerintah pusat dengan standar penilaian yang telah ditentukan oleh kementerian.
Program ini langsung turun ke sekolah tanpa melalui Dispendik. ”Kementerian itu punya standar sendiri, yakni harga per meter dikalikan luas bangunan dikalikan besarnya tingkat kerusakan. Kategori rusak sedang itu apabila kerusakannya di atas 30 persen,” ungkapnya, Minggu (20/9).
Berdasarkan data Dispendik Kabupaten Mojokerto, usulan awal untuk jenjang SD yang masuk dalam skala prioritas mencapai 85 sekolah. Dari jumlah tersebut, yang telah terealisasi dan mengantongi perjanjian kerja sama (PKS) baru mencakup 35 lokasi. ”Jumlahnya insya Allah akan terus bertambah karena SK (surat keputusan) turunnya secara bertahap,” jelasnya.
Indi merinci, beberapa lokasi sekolah penerima program revitalisasi ini meliputi jenjang SD di 35 lokasi. Di antaranya SDN Ngingasrembyong, SDN Temon, SDN Sambilawang, SDN Kenanten, SDN Sumbergirang, SDN Jatirejo 1, SDN Mojotamping, dan sekolah lainnya.
Dari total tersebut, tercatat ada satu sekolah swasta yang ikut menerima bantuan. ”Jenjang SMP ada tiga lokasi. Di antaranya SMP Raden Patah, SMP Miftahul Khoir, dan SMPN Jatirejo 2. Dari total lokasi SMP tersebut, dua di antaranya merupakan sekolah swasta,” tandasnya.
Indi menambahkan, puluhan paket bantuan revitalisasi dari kementerian ini terpisah dan belum termasuk program rehabilitasi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk rehabilitasi yang bersumber dari APBD sendiri menyasar dua SMP, empat SD, dan dua TK, di mana rata-rata progres pekerjaannya saat ini sudah mencapai 100 persen.
Terkait pengawasan di lapangan, pihak dispendik menghadapi kendala teknis dalam memantau perkembangan fisik bangunan secara langsung melalui sistem digital. Pelaporan progres pengerjaan oleh masing-masing sekolah dilakukan secara mandiri langsung ke kementerian melalui aplikasi khusus.
”Sekolah melaporkan progresnya ke kementerian melalui aplikasi. Dinas tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, jadi sampai saat ini kami belum bisa memantau progres masing-masing sekolah secara real-time,” paparnya.
Kendati demikian, dispendik tetap berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangannya. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam pakta integritas antara kepala dispendik dan kementerian yang ditandatangani pada 9 September 2026 lalu.
Melalui program revitalisasi dari kementerian ini, pemerintah daerah berharap proses kegiatan belajar mengajar (KBM) ke depannya dapat berlangsung lebih optimal seiring dengan fasilitas gedung sekolah yang lebih aman dan layak pakai.
”Karena perintah dan aturannya masih baru, kami saat ini belum melakukan monev di lapangan dan masih mempelajari sejauh mana batas kewenangan dinas dalam pelaksanaan revitalisasi ini,” pungkasnya. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto