KABUPATEN - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terpadu di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, selangkah lagi menuju realisasi. Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare yang nantinya akan mengintegrasikan jenjang pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menjelaskan aktivitas pendidikan Sekolah Rakyat yang saat ini beroperasi di SRMP 15 Kecamatan Gedeg masih bersifat rintisan. Ke depan, seluruh pusat kegiatan edukasi tersebut akan sepenuhnya dipindahkan ke kawasan baru di Dawarblandong.
’’SR di Gedeg ini masih rintisan. Pada tahun 2025 kemarin, Pemkab Mojokerto sudah menyiapkan lahan sekitar 7,5 hektare di Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong. Jadi, SR ini nantinya dipindah ke sana dan terintegrasi juga untuk menampung siswa SD sampai SMA,’’ ungkapnya, kemarin (23/6).
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres), skema pembangunan proyek ini melibatkan pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pusat. Pemkab Mojokerto bertanggung jawab penuh dalam penyediaan lahan dan pengurusan perizinan. Sementara seluruh biaya konstruksi akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Fasilitas yang akan dibangun di atas lahan 7,5 hektare tersebut dipastikan sangat komprehensif. Ada ruang belajar mengajar yang representative, gedung asrama siswa, fasilitas olahraga, sarana penunjang pendidikan lainnya. ’’Kita upayakan akhir tahun ini bisa mulai dibangun. Karena kita juga menunggu di daerah lain. Nantinya, anggaran pembangunan dari pemerintah pusat semuanya, sedangkan daerah menyiapkan lahannya,’’ tambah Teguh.
Titik terang keberlanjutan proyek ini semakin kuat setelah tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI melakukan survei langsung ke lokasi yang telah dibebaskan pada Rabu (1/4) lalu. Dalam survei tersebut, tim kementerian melakukan verifikasi faktual serta dokumentasi udara menggunakan drone untuk memastikan kesiapan lahan. Hasil survei, Kementerian PU RI memastikan bakal mengusulkan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat terpadu ini pada Perubahan APBN 2026.
Dengan kepastian komitmen anggaran tersebut, pemkab optimis proses fisik dapat segera berjalan. ’’Sehingga pada tahun ajaran 2027 sudah dapat menerima rombel (rombongan belajar),’’ pungkas Teguh.
Saat ini Kabupaten Mojokerto tahun lalu menjadi satu di antara 15 kabupaten/kota di Jawa Timur dan 63 daerah se-Indonesia yang masuk tahap pertama untuk mengawali tahun ajaran baru 2025/2026. Setidaknya ada 50 siswa dengan dua rombongan belajar (rombel) yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan berkonsep asrama ini. Terdiri dari 22 laki-laki dan 28 perempuan.
Puluhan siswa ini hasil seleksi dari total 150 anak yang bersedia. Mereka merupakan keluarga prasejahtera sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah