- Prioritas Dialihkan pada Program yang Terintegrasi
KABUPATEN - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi jenjang SD dan SMP negeri/swasta tetap dianggarkan kembali tahun ini. Menyusul, penghapusan alokasi anggaran Bosda yang bersifat sementara tersebut menjadi salah satu pertimbangan buntut dari efisiensi anggaran yang dialami pemerintah daerah.
Plt Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Yoi’e Afrida Soesetyo Djati mengungkapkan, merosotnya anggaran pendidikan tahun ini juga imbas dari kondisi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah (pemda). Sehingga Bosda, lanjut dia, menjadi salah satu program yang untuk sementara waktu ditiadakan sebagai langkah penyesuaian kekuatan anggaran.
’’Dari efisiensi itu memang salah satu pertimbangannya Bosda ditiadakan sementara. Karena Bosda sendiri dirupakan dalam bentuk kain seragam siswa, dan itu baru saja terdistribusi akhir tahun lalu,’’ paparnya, kemarin (8/1).
Dia menuturkan, memang 8 Desember 2025 lalu, dispendik baru menyalurkan kain seragam bagi siswa jenjang SD dan SMP negeri maupun siswa pada 8 Desember. Terbagi atas 10.469 paket kain seragam bagi siswa jenjang SD, dan 11.253 paket kain seragam untuk siswa jenjang SMP.
’’Pertimbangan lainnya karena baru saja terdistribusikan ke lembaga-lembaga, dan kondisinya masih bagus karena baru terdistribusi. Jadi, kami pastikan banyak yang belum dijahit, karena masih dalam berupa kain,’’ jelasnya.
Sehingga, dari situlah anggaran Bosda untuk sementara waktu dihapus. Kendati demikian, saat Perubahan APBD (P-APBD) 2026 nanti, Bosda diupayakan kembali untuk dianggarkan. ’’Tahun ini, khusus Bosda nanti dianggarkan setelah P-APBD,’’ bebernya. Yo’ie menambahkan, program kegiatan yang berjalan di dispendik juga terintegrasi langsung dengan kementerian atau pemerintah pusat.
Dengan demikian, dalam anggaran pendidikan, sejumlah program kegiatan tersebut tidak bisa dikoreksi. ’’Semisal, TKA (tes kemampuan akademik), uji kompetensi, dan akreditasi, itu wajib dilakukan. Karena program-program ini terintegrasi dengan pemerintah pusat, tidak bisa kita koreksi,’’ ulas dia.
Selain itu, program pembinaan olimpiade, penentuan minat bakat sekaligus insentif lainnya juga masuk dalam program prioritas pelaksanaan anggaran tahun ini. Program prioritas ini, terang dia, telah disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
’’Jadi, kita tetap menganggarkan program-program tersebut, sebagaimana untuk mendukung program yang telah dicanangkan dari pusat. Untuk sementara Bosda kita tiadakan dulu, dengan pertimbangan kain seragam juga baru dibagikan. Nah, nanti akan kita anggarkan kembali di P-APBD 2026,’’ imbuh Yoi’e.
Sebelumnya, tahun ini, Bosda di Kabupaten Mojokerto memang ditiadakan. Hal itu buntut dari merosotnya alokasi anggaran pendidikan sepanjang tahun 2026. Dalam rancangan APBD 2026, anggaran dana Bosda untuk lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP di bumi Majapahit dihapus. Baik di sekolah negeri maupun swasta. (oce/ris)
Editor : Fendy Hermansyah