Usai Pemenuhan Kuota Dikeluhkan Sekolah Swasta
MOJOKERTO RAYA – Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Kabupaten-Kota Mojokerto bakal mengevaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Keluhan yang dinilai memberatkan sekolah swasta menjadi salah satu acuan dari evaluasi tersebut.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Kabupaten-Kota Mojokerto Mudianto menyatakan, pemenuhan kuota yang sempat dipermasalahkan sekolah swasta sudah dijadwalkan sejak sosialisasi SPMB. Bahkan, Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Jawa Timur telah melibatkan sekolah swasta dalam proses SPMB.
’’Di situs SPMB ada saran beberapa sekolah swasta yang sudah MoU (memorandum of understanding) dengan kami. Itu untuk mempermudah mereka mendapatkan siswa baru,’’ katanya, kemarin (9/7). Meski demikian, dia mengakui memang partisipasi sekolah swasta dalam SPMB kali ini belum menyeluruh karena baru beberapa lembaga yang bersedia.
’’Tapi, berkat kolaborasi ini, memang lembaga swasta yang MoU tersebut juga terbantu dalam pemenuhan siswa baru, karena koordinasi dengan sekolah negeri,’’ jelas dia. Di sisi lain, hal ini, lanjut dia, menjadi tantangan cabdindik untuk mengajak sekolah swasta yang belum menjalin MoU SPMB terkait pemberian beasiswa gratis dan biaya potongan pendidikan.
Dia menilai, justru dengan kolaborasi tersebut sekolah swasta akan lebih mudah mendapat calon siswa baru. ’’Ini yang akan jadi evaluasi kami. Harapannya, memang tahun depan keterlibatan lembaga swasta yang ikut dalam SPMB memberikan beasiswa dan potongan ini bisa bertambah lagi. Kami minta lembaga swasta bisa mulai berkolaborasi dengan negeri,’’ ulas Mudianto.
Dia menyebutkan, proses SPMB tahun ini terbilang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas. Salah satunya terkait pemahaman masyarakat dalam memaknai jalur domisili yang terdiri dari dua kategori. ’’Domisili reguler dan sebaran itu berbeda, ini yang harus menjadi pemahaman masyarakat. Sehingga nanti saat calon siswa mendaftar, mereka tidak ragu lagi. Karena sistemnya jelas berbeda dengan zonasi,’’ tandasnya.
Sebelumnya, jadwal pemenuhan kuota dalam SPMB tahun ajaran 2025/2026 yang dibuka 1 Juli lalu, menuai keluhan dan protes dari sejumlah sekolah swasta. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai menyebabkan lembaga swasta kesulitan untuk menjaring calon siswa baru. (oce/ris)
Editor : Hendra Junaedi