Dikbud Sebut Bakal Evaluasi Penyaluran
KOTA - Pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Mojokerto disalurkan secara bertahap untuk 86 sekolah penerima. Setelah sempat terlambat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto menyebut bakal melakukan evaluasi agar penyaluran dapat direalisasikan rutin tiap triwulan.
Kepala Dikbud Kota Mojokerto Ruby Hartoyo menyatakan, molornya pencairan Bosda pada triwulan pertama diakuinya sebagai bahan evaluasi. Dia mengatakan, pihaknya berupaya agar pencairan pada tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan. ’’Tentu itu menjadi atensi kami untuk melakukan perbaikan,’’ tandasnya.
Saat ini, Bosda untuk jatah penerimaan Januari-Maret mulai diproses untuk pencairan. Namun, realisasi dilakukan secara bergilir untuk 62 SD/MI, 21 SMP-MTs, dan 3 TK. Itu dikarenakan masing-masing sekolah penerima harus melengkapi berkas pengajuan untuk dapat mencairkan dana Bosda. ’’Jadi sekolah yang sudah melengkapi langsung diproses,’’ ungkapnya.
Setiap lembaga penerima dana Bosda mendapat total besaran anggaran yang bervariasi. Karena, itu disesuaikan dengan jumlah siswa pada masing-masing lembaga. Untuk jenjang SMP/MTs, tiap peserta didik dialokasikan sebesar Rp 92 ribu per bulan. Jenjang SD/MI dijatah Rp 75 ribu per siswa per bulan. Berbeda dengan jenjang TK yang diplot sebesar Rp 384 juta untuk tiga lembaga penerima. ’’Pencairannya per triwulan, Insya Allah setelah ini akan normal semua,’’ tutur Ruby.
Dalam setahun, total anggaran dana Bosda Kota Mojokerto untuk jenjang SMP/MTs berkisar Rp 9 miliar. Antara lain untuk 9 SMP negeri, 9 SMP swasta, dan 3 MTs. Sedangkan Bosda untuk jenjang SD dialokasikan kurang lebih Rp 12 miliar. Masing-masing untuk 44 SD negeri, 9 SD swasta, serta 9 MI.
Sebelumnya, pencairan dana yang bersumber dari APBD ini sempat mengalami keterlambatan untuk jatah triwulan pertama 2025. Akibatnya, lembaga sekolah terpaksa harus menunggak pembayaran honor guru ekstrakurikuler hingga utang ke penyedia percetakan. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi