Selain setelan seragam nasional, pramuka, dan baju khas kota, peserta didik baru jenjang SD dan SMP akan mendapatkan tambahan berupa kain batik.
Rencana penambahan bantuan jenis seragam itu diungkapkan Kepala Dikbud Kota Mojokerto Amin Wachid saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Selasa (12/9).
Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban orang tua siswa karena masih harus membeli seragam batik. ”Jadi akan kami akan tambahkan lagi untuk seragam batik,” terangnya.
Di tahun pelajaran 2023/2024 ini, bantuan seragam sekolah gratis diberikan kepada 5.200 lebih siswa baru. Masing-masing untuk 44 SD negeri, 11 SD swasta, dan 9 MI swasta.
Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada peserta didik di 9 SMP negeri, 10 SMP swasta, dan 3 MTs swasta.
Masing-masing menerima bantuan berupa tiga setel kain seragam. Meliputi seragam nasional, pramuka, dan seragam khas kota.
Dan, sebut Amin, tahun ini bantuan dapat disalurkan sebelum tahun ajaran baru karena pengadaan dilakukan melalui e-katalog.
”Alhamdulillah bisa terealisasi tepat waktu. Setelah tanggal 3 Juli pengumuman (PPPD), tanggal 4 Juli langsung dibagi,” tandasnya.
Dengan penambahan bantuan jenis seragam, maka di tahun ajaran 2024/2025 nanti peserta didik baru akan menerima empat jenis bantuan kain seragam.
Selain itu, masing-masing siswa yang diterima PPDB juga akan tetap mendapat bantuan sepatu.
Dalam forum tersebut, Amin juga mengapresiasi Komisi III DPRD Kota Mojokerto yang telah mendukung realisasi kenaikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah tersebut.
Mulai tahun depan, BOS daerah untuk jenjang SD sederajat akan ditingkatkan dari Rp 30.000 menjadi Rp 75.000 per siswa per bulan.
Demikian dengan jenjang SMP sederajat juga naik dari Rp 70.900 menjadi Rp 92.000 per bulan per siswa.
”Terima kasih kepada para anggota dewan, khususnya komisi III sehingga usulan dana BOS daerah yang 12 tahun stagnan bisa meningkat tahun depan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo menyampaikan, kunjungan anggota komisi III bertujuan untuk mengetahui serapan anggaran tahun 2023 di dikbud.
Termasuk menggali usulan atau pengajuan anggaran kegiatan baik di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk tahun anggaran 2024.
”Ini menjadi penting karena kami di komisi III yang menaungi dikbud, makanya kami ingin sharing kalau ada kendala kita coba cari solusinya bersama,” ulas dia.
Politisi yang juga koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini juga mengapresiasi program tematik yang diterapkan di SD dan SMP negeri/swasta. Khususnya pada Kamis Anjawani atau sehari berbahasa dan berbusana Jawa.
Namun, Sonny menyarankan agar dikbud untuk menunjang sarana dan prasarana untuk program tersebut. ”Kami mengusulkan seragam Majapahitan, sehingga nanti juga bisa diusulkan dari APBD,” tandas dia. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah