Nantinya, para guru bakal menerima Rp 400 ribu dari sebelumnya Rp 200 ribu.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, kesejahteraan guru TPQ sejauh ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah.
Mereka yang sudah mengabdikan diri untuk mendidik pada lembaga non-formal itu dipastikan mendapat tambahan insentif di tahun ini.
’’Sesuai petunjuk dan arahan ibu bupati, kesejahteraan guru TPQ ini tidak boleh dikesampingkan. Makanya, di PAK ini besaran insentif yang diberikan kepada mereka kita tambah,’’ ungkapnya.
Sesuai plotting, besaran insentif pada P-APBD 2023 menjadi Rp 3 miliar. Angka itu naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar.
Tambahan anggaran ini, kata Bambang, menjadi bentuk apresiasi pemda terhadap para guru TPQ yang berkolaborasi dengan pemerintah menjadikan generasi penerus berkarakter sejak dini.
Meski pada dasarnya angka itu belum sebanding dengan semangat kepedulian para guru TPQ selama ini.
’’Setidaknya tambahan insentif ini bagian dari apresiasi dari pemerintah. Jadi, setiap guru TPQ nanti mendapat Rp 400 ribu dari sebelumnya hanya Rp 200 ribu,’’ tegasnya.
Selain bertambah, lanjut Bambang, mekanisme penyaluran tahun ini berubah.
Jika sebelumnya penyaluran dilakukan ke tiga lembaga, yakni LP Ma’arif NU, Muhammadiyah dan LDII, kali ini bakal dicairkan langsung ke masing-masing guru. Sehingga akan lebih praktis dan efisien.
’’Untuk penyalurannya by name and by address. Kita transfer langsung ke rekening masing-masing guru TPQ selaku penerima. Tidak lagi melalui lembaga,’’ paparnya.
Untuk validasi data, pemda juga bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Mojokerto terkait verifikasi nama-nama calon penerima insentif tersebut. ’’Jadi lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan,’’ tandas Bambang.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, tambahan besaran insentif guru TPQ kini sudah dianggaran pada P-APBD 2023.
Sesuai janji pemda, tahun ini terjadi kenaikan 100 persen dari tahun sebelumnya. ’’Total kita plotting Rp 3 miliar dari sebelumnya Rp 1,5 miliar. Jadi ada tambahan sebesar Rp 1,5 miliar,’’ ungkapnya.
Karena tambahan ada pada PAK, pemda meminta para guru TPQ lebih bersabar untuk pencairannya lantaran masih digodok di DPRD.
Soal penyalurannya, mekanismenya langsung ke penerima. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam perubahan. Salah satunya sebagai bentuk transparansi pemerintah.
’’Sekarang eranya nontunai. Mekanisme ini juga bagian dari gerakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah mengarah ke cashless. Akuntabilitasnya juga terjamin,’’ tegasnya.
Perubahan ini juga bakal diikuti payung hukum yang tengah digodok. Sehingga tidak lagi berupa hibah seperti tahun sebelumnya.
’’Kalau hibah tidak boleh dapat tiap tahun, makanya mekanismenya, by name and by address. Artinya ini juga berkaitan dengan keberlangsungan insentif di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita arahnya ke sana,’’ paparnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah