Penegasan itu disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Menurut Presiden, masih lemahnya perlindungan terhadap situs sejarah menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap perjuangan dan peradaban bangsa di masa lalu.
Ia mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengabaikan nilai sejarah dalam pembangunan.
“Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan,” tegas Prabowo.
Secara khusus, Presiden menyinggung keberadaan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang disebutnya mulai tergerus oleh aktivitas pembangunan. Bahkan, ia mengaku menerima laporan bahwa sebagian kawasan bersejarah Majapahit telah berubah fungsi. “Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik, saudara-saudara,” ujarnya.
Presiden menilai, pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia-mulai dari masa penjajahan, intervensi asing, hingga perjuangan merebut kedaulatan-harus dipahami secara utuh oleh para pemimpin daerah. Pemahaman tersebut dinilai penting agar kesalahan masa lalu tidak terulang dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan saat ini.
Ia menegaskan, keberadaan pemerintahan hari ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan generasi sebelumnya. Karena itu, penghormatan terhadap sejarah, termasuk menjaga situs-situs peninggalan Majapahit, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan bangsa dan negara.
''Kita sampai di sini hari ini melalui perjuangan yang panjang, melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan yang terdahulu,” ucap Presiden.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sendiri dihadiri sekitar 4.400 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kondisi di daerah. (Antara/fen)
Editor : Fendy Hermansyah