Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

HUT Bhayangkara ke 79: Menelusuri Kembali Sejarah Lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Imron Arlado • Rabu, 2 Juli 2025 | 02:25 WIB

 

Menjelang perayaan puncak pada tanggal 1 Juli 2025, diadakan pertunjukan atraksi teknologi kepolisian untuk memeriahkan acara yakni berupa robot humanoid.
Menjelang perayaan puncak pada tanggal 1 Juli 2025, diadakan pertunjukan atraksi teknologi kepolisian untuk memeriahkan acara yakni berupa robot humanoid.

JAWA POS RADAR MOJOKERTO - 1 Juli diperingati sebagai salah satu hari bersejarah di Indonesia yakni hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 diadakan secara khidmat di Monumen Nasional, Jakarta.

Jelang perayaan puncak pada tanggal 1 Juli 2025, diadakan pertunjukan atraksi teknologi kepolisian untuk memeriahkan acara yakni berupa robot humanoid.

Bagaimana tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari bersejarah bagi Polri? yuk simak lebih lanjut. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk satuan khusus yang bernama Bhayangkara.

Tugas dari Bhayangkara adalah menjaga raja dan stabilitas kerajaan. Hal tersebut selaras dengan tugas Polri yang menjaga negara serta rakyatnya. Oleh sebab itu, istilah Bhayangkara digunakan pada institusi penegak keamanan di Indonesia.

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yakni pada tahun 1867, warga pribumi direkrut menjadi pasukan keamanan yang bertugas menjaga aset Eropa. 97-1920, Belanda mendirikan kepolisian yang modern.

Kepolisian tersebut yang kemudian menjadi akar dari Polri saat ini. Sistem kepolisian pada saat itu hanya memperbolehkan warga pribumi memegang jabatan sebagai mantri polisi dan wedana polisi.

Warga pribumi tidak diperkenankan menduduki jabatan yang tinggi seperti komisaris polisi, hoofdagent, dan inspekteur. Sehingga terdapat perbedaan secara jabatan antara Belanda dan pribumi.

Setelah masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia masih belum merdeka dari penjajahan yang kemudian dikuasai oleh Jepang. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap system kenegaraan terutama kepolisian.

 Pada masa tersebut Jepang membagi empat zona wilayah kepolisian yakni sebagai berikut: Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Sumatera di Bukittinggi, Indonesia Timur di Makassar, dan Kalimantan di Banjarmasin.

Setiap kantor polisi daerah dipimpin oleh penjabat pribumi, akan tetapi selalu didampingi oleh penjabat Jepang yang bernama sidookan. Tentunya penjabat Jepang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pribumi.

 

 

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 saat Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah militer Jepang resmi membubarkan lembaga PETA dan Gyu-Gun.

Selang dua hari setelah kemerdekaan Indonesia yakni pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuj Badan Kepolisian Negara (BPN). Dengan demikian, Polri secara resmi berubah menjadi institusi kepolisian Indonesia yang merdeka.

 

 

Namun, ada funfact tersendiri di balik tanggal 1 Juli yang sebenarnya adalah tanggal Penetapan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946. Awalnya kepolisian berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang dikenal dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang menangani administrasi. Sedangkan operasional dipegang oleh Jaksa Agung.

Namun, setelah adanya peraturan Penetapan Pemerintah No. 11 Tahun 1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Maka dari itu, sejak tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara. LINDA

 

Editor : Imron Arlado
#sejarah lahirnya kepolisian #hari bhayangkara #monumen nasional #HUT Bhayangkara ke 79 #tugas polri #robot humanoid