Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Ludfi Ariyono mengungkapkan, hingga tahun ini kekurangan guru masih menjadi persoalan serius. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, banyak memanfaatkan dengan guru tidak tetap (GTT). ’’Kekurangan guru berstatus ASN di Kabupaten Mojokerto capai 1.700 orang. Terbagi guru SD ada 1.200-an, sedangkan SMP 500-an,’’ ungkapnya.
Khusus SD, kata Ludfi, dengan jumlah rombongan belajar (rombel) 2.573 SD yang tersebar di 18 kecamatan, idealnya diperlukan 4.158 guru. Namun, fakta di lapangan guru hanya terdapat 2.950 orang berstatus ASN dan P3K. Kekurangan terbesar pada guru kelas sebanyak 521 orang, disusul guru muatan lokal sebanyak 386 orang, guru pelajaran agama dan budi pekerti (PABP) sebanyak 179 orang, dan guru penjaskes 112 orang.
Pun demikian dengan guru di jenjang pendidikan SMP. Idealnya, dengan jumlah rombel 805, seharusnya terdapat 1.504 guru. Namun fakta di lapangan, guru yang berstatus ASN dan P3K ada 1.003 guru saja. Sehingga terdapat kekurangan 501 guru. Paling banyak, kata Ludfi, kekurangan ada di guru bimbingan konseling sebanyak 68 kursi, disusul guru bahasa Indonesia 52 kursi, guru prakarya 51 kursi, dan guru IPA dan TIK masing-masing 43 kursi.
Selanjutnya, kekurangan tenaga guru seni budaya dan matematika masing-masing 41 kursi, sedangkan guru PAI BP ada 40 kursi lowong. Lalu 32 guru penjaskes, 27 guru PKn, 24 guru bahasa Jawa, 23 guru pengetahuan sosial, dan terakhir guru bahasa Inggris dengan kekurangan 16 orang. ’’Selama ini kekurangan guru ini kita isi dengan GTT. SD ada 1.062 GTT, sedangkan jenjang SMP ada 517 GTT. Tapi, ada juga yang harus mengajar lebih dari jam mengajarnya, normalnya 24 jam menjadi 30 jam,’’ bebernya.
Kekurangan guru ini menjadi persoalan serius Pemkab Mojokerto. Hanya saja, karena keterbatasan wewenang, selama ini pemda tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya mengandalkan rekrutmen P3K yang digelar setiap tahun. Itu pun, kata Ludfi, kuotanya sudah ditetapkan pemerintah pusat. ’’Tentu, jumlah usulan P3K tiap tahun belum bisa menutupi kekurangan guru di Kabupaten Mojokerto. Tapi bagaimana lagi, kewenangan daerah terbatas,’’ tegasnya.
Sesuai data, tahun ini setidaknya hanya ada 592 GTT yang masuk prioritas pengangkatan P3K. 225 guru di antaranya sudah lolos dan tengah berproses pengusulan nomor induk P3K. Sedangkan, 367 formasi P3K masih tahap usulan ke pemerintah pusat. Sehingga jika di Kabupaten Mojokerto kekurangan guru tembus 1.700 guru dengan rekrutmen P3K guru 592, masih ada kekurangan sekitar 1.108 guru. ’’Kekurangan (1.108) guru ini belum lagi ditambah guru yang memasuki masa pensiun tahun ini, jadi makin banyak lagi,’’ ujarnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah