“ICW mencatat Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak sebanyak 35 kasus,” kata Diky dalam konferensi pers daring, Minggu (20/11).
Setelah Jatim, terdapat sembilan daerah lainnya yang menjadi penyumbang kasus korupsi. Kesembilan daerah itu adalah Jawa Barat 19 kasus, Aceh 18 kasus, Sumatera Selatan 14 kasus, Maluku Utara 12 kasus, Bali 12 kasus, Sumatera Barat 10 kasus, Papua 8 kasus, Riau 7 kasus dan Sumatera Utara 7 kasus.
Meski Jawa Timur berada pada urutan pertama, lanjut Diky, bukan menandakan wilayah terkorup. Tingginya angka kasus korupsi, bisa juga diakibatkan baiknya kinerja dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di wilayah tersebut.
“Bisa jadi karena aparat penegak hukumnya aktif menangani kasus korupsi,” ungkap Diky. ICW juga mencatat kepala daerah turut terlibat dalam praktik korupsi. Sebanyak 12 kepala daerah terjerat kasus rasuah, 10 di antaranya diusut oleh KPK.
"Kita juga melihat jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 6 korporasi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan juga tidak ditemukan informasi mengenai adanya penanganan kasus korupsi korporasi yang ditangani oleh KPK dan Kepolisian,” ujar Diky.
Seharusnya KPK dan Kepolisian juga aktif mengusut keterlibatan korporasi dalam setiap perkara korupsi. Sebab, mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penindakan.
“Keduanya punya wewenang yang sama. Sehingga kemudian tidak ada alasan bagi KPK dan kepolisian untuk tidak mampu mengusut kasus korupsi yang melibatkan aktor korporasi,” demikian Diky menandaskan. (*/JawaPos.com)
Editor : Fendy Hermansyah