Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto Trisilo Budi Prasetyo mengatakan, dalam perubahan anggaran bulan lalu, semua sekolah diusulkan kembali menerima BPOPP tiga bulan terakhir. Dari yang sebelumnya hanya dianggarkan sembilan bulan. ’’Masih nunggu usulannya di-dok oleh DPRD Provinsi. Kemungkinan minggu depan, jadi belum tahu penambahannya disetujui berapa,’’ ujarnya.
Mantan Cabdindik Wilayah Kabupaten Jombang ini melanjutkan, dalam usulan tersebut, wilayah Mojokerto mengajukan sekitar Rp 15 miliar untuk anggaran BPOPP. Itu sedianya akan menyasar sekolah negeri maupun swasta. Baik di jenjang SMA, SMK, hingga SLB. ’’Alokasinya per siswa, itu diusulkan untuk bulan ini sampai Desember. Semua RAPBS (rencana anggaran pendapatan belanja sekolah) sudah kami setorkan ke provinsi,’’ ucapnya.
Trisilo menuturkan, dana BPOPP tahun ini totalnya mencapai Rp 48,6 miliar. Adapun, pencairan dilakukan tiga bulan sekali. Jumlah tersebut disalurkan dengan total penerima sebanyak 38.295 siswa di kabupaten dan 10.519 siswa di kota. Adapun, pemanfaatan BPOPP ini bertujuan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah. ’’Tahun depan malah usulannya yang menerima didasarkan jumlah kelas, bukan lagi siswa. Tapi itu masih wacana,’’ imbuh dia.
Setiap lembaga menerima besaran BPOPP yang berbeda. Trisilo merinci, untuk di SMA kota, per siswa menerima Rp 95 ribu, sedangkan di SMA Kabupaten, per anak dijatah Rp 85 ribu per bulan. Lalu, untuk di SMK Kabupaten, siswa di jurusan teknik menerima Rp 150 ribu dan khusus non teknik Rp 120 ribu per bulan. Sedang di kota, siswa SMK teknik mendapatkan bantuan sebesar Rp 170 ribu dan non teknik menerima Rp 135 ribu. ’’Untuk yang SLB menerima Rp 150 ribu Baik kota dan kabupaten. Ya semoga minggu depan usulannya sudah disahkan, jadi tahun ini siswa bisa mendapat BPOPP genap setahun,’’ tutupnya.
Sebelumnya, Cabdindik Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto usulkan penambahan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) dalam perubahan anggaran. Sebab, dalam APBD murni tahun ini, bantuan tersebut dialokasikan tak utuh hingga setahun. Adapun tahun ini, BPOPP yang diperuntukkan bagi SMA, SMK, serta SLB hanya dianggarkan selama sembilan bulan oleh provinsi. Lantaran, anggaran sebelumnya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. (oce/fen)
Editor : Fendy Hermansyah