Polemik UBS PPNI Terus Bergulir

Fendy Hermansyah • Dipublikasikan Selasa, 13 September 2022 | 16:24 WIB
TUNDA: Dualisme kepengurusan di Universitas Bina Sehat PPNI (UBS PPNI) Mojokerto akhirnya berlanjut ke persidangan setelah gagal mufakat selama proses mediasi. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)
TUNDA: Dualisme kepengurusan di Universitas Bina Sehat PPNI (UBS PPNI) Mojokerto akhirnya berlanjut ke persidangan setelah gagal mufakat selama proses mediasi. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)
Dualisme Kepengurusan Yayasan Gagal Dimediasi

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto - Polemik internal Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan-Perawat Nasional Indonesia (YKWP-PNI) Kabupaten Mojokerto terus bergulir. Yayasan di bawah naungan DPD PPNI Kabupaten Mojokerto itu digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto oleh pengurus lawas. Menyusul, sejumlah proses mediasi di antara kedua pihak masih belum menemui titik terang.

Sekitar tiga bulan terakhir, polemik dualisme di tubuh YKW-PNI belum menemui kata mufakat. Meski, LLDIKTI Wilayah VII telah menerbitkan surat Nomor: 080/LL7/SK/KL/2022 tentang pengangkatan pelaksana tugas Rektor Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Dan menunjuk dr. Ivan Rovian, M.Kp sebagai Plt Rektor Universitas Bina Sehat PPNI (UBS PPNI) Mojokerto 8 Juli lalu.

’’Sudah sekitar lima kali sidang mediasi. Prosesnya panjang sampai melibatkan LLDIKTI Wilayah VII. Namun kedua pihak masih tidak menemukan titik temu dari penggugat dan tergugat. Sehingga dilanjutkan sidang perkara ini,’’ ujar Ketua Yayasan YKWP–PNI Kabupaten Mojokerto Edy Gandiriyanto, kemarin seusai sidang.

Tak pelak, sidang lanjutan dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2022/PN Mjk digelar di ruang Chandra PN mojokerto sekitar pukul 11.30 kemarin. Edy mengatakan, sidang perkara perdata itu sudah berlangsung dua kali. Senin 5 September dan kemarin. ’’Senin (pekan) lalu dan hari ini (kemarin) menghadirkan saksi fakta dari pihak penggugat. Hari ini sekaligus menambah bukti, kami serahkan bagan pengurus yayasan,’’ terangnya.

Hanya saja, sidang dengan agenda melengkapi bukti itu tak berlangsung lama. Sebab, saksi fakta dari pihak HM Hartadi atau pengurus lawas tidak hadir di persidangan. Alhasil, sidang perdata itu ditunda hingga 20 September mendatang. ’’Minggu lalu datangkan saksi ketua yayasan sebelumnya, Pak Bambang Priyono. Hari ini juga saksi dari penggugat, tapi karena tidak hadir akhirnya ditunda,’’ bebernya.

Sementara itu, Zaenal Abidin, kuasa hukum mantan Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto sekaligus Pembina YKWP PNI periode 2016-2021 HM Hartadi mengatakan, ditundanya sidang juga karena majelis hakim ada agenda pelatihan. Menurut Zaenal, dalam sidang perdata itu penggugat menuntut sekitar Rp 1 miliar atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan. ’’Karena itu kan berkenaan dengan perlawanan hukum yang kami gugat. Tentunya ada kerugian,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, sejauh ini sudah ada sekitar 11 tahapan sidang yang dilalui kedua pihak. Mulai dari sidang mediasi, jawaban, putusan sela, hingga replik dan duplik. Kemarin, pihaknya turut melengkapi bukti layaknya pihak tergugat. Namun, disinggung soal saksi yang bakal dihadirkan pekan depan, Zaenal memilih bungkam. Menurutnya, hal tersebut bersifat rahasia. ’’Hari ini (kemarin) saksi tidak bisa hadir karena jadwalnya yang berbenturan. Waktu sidang juga singkat karena hakim juga sedang ada pelatihan. Untuk (saksi) siapa yang akan kami hadirkan itu masih belum bisa sampaikan karena terkait strategi hukum ya,’’ bebernya.

Terpisah, panitera sidang Sigit Nugroho membenarkan ditundanya peradilan yang dipimpin Hakim Ketua Sunoto itu. Sidang dengan agenda melengkapi bukti itu ditunda meski kedua pihak telah menyerahkan bukti baru berupa struktur kepengurusan yayasan. ’’Ditunda karena saksi dari penggugat tidak hadir hari ini (kemarin),’’ sebutnya seusai sidang. (vad/ron)

Editor : Fendy Hermansyah
ppni mojokerto polemik ppni