Dewan Prihatin Pemkab Lamban

Fendy Hermansyah • Dipublikasikan Rabu, 2 Februari 2022 | 14:10 WIB
dewan-prihatin-pemkab-lamban
dewan-prihatin-pemkab-lamban

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Lambannya penanganan demam berdarah dengue (DBD) membuat kalangan dewan prihatin. Para legislator daerah ini mendorong Pemkab Mojokerto serius menyikapi penyakit musiman yang sudah menyerang puluhan warga.


Bahkan satu korban anak mengalami penurunan trombosit hingga 40 ribu dari normalnya 150 ribu meninggal akibat telatnya penanganan medis. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Eko Sutrisno, menegaskan, harusnya di musim penghujan ini kasus DBD tetap jadi atensi pemerintah daerah.


Sebagai tindak lanjut, dawan bakal memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten terkait banyaknya warga melakukan fogging secara mandiri. ’’Kita sudah dengar itu. Makanya kita rencana panggil dulu. Apalagi mahal juga obatnya, terus langka pula. Dalam minggu ini insya Allah kita agendakan,’’ ungkapnya, kemarin.


Pihaknya menyayangkan lambannya penanganan di lapangan. Seharusnya dengan adanya laporan warga dinas terkait bisa gerak cepat. Tak hanya melakukan fogging, yang lebih penting seharusnya turun ke lingkungan warga untuk melakukan edukasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai antisipasi mewabahnya kasus DBD.


’’Tapi, kalau sudah ada yang terjangkit baru turun, termasuk gagal itu deteksi dininya. Harusnya kader polindes atau kader PKK mendatangi rumah-rumah untuk melakukan pendeteksian dini. Pembersihan jentik-jentik, ini kan musim penghujan, itu harus digalakkan,’’ jelasnya.


’’Memang sekarang lagi pandemi Covid-19, tapi harusnya pemerintah tidak mengenyampingkan penanganan wabah lain, dalam hal ini DBD itu,’’ tambah Evi Kusumawati, anggota komisi lain, terpisah.


Sehingga dia mendorong pemda gerak cepat. Bahkan kalau bisa jemput bola ke tengah masyarakat sebagai antisipasi kasus ini mewabah di daerah dengan 18 kecamatan ini. ’’Harusnya, turun tangan apa yang bisa dilakukan. Misalnya fogging, jangan sampailah mereka (warga) melakukan fogging mandiri. Insya Allah kan ada juga dana untuk itu. Kalau pencegahan ya PSN, menguras terus menimbun, itu harus diperhatikan,’’ tegasnya.


Menurutnya, masyarakat juga harus berperan aktif melaporkan. Paling dekat ke pemerintah desa. Pemda juga diminta aktif membantu masyarakat jika ada aduan untuk segera melakukan penanganan. Tak sekadar saat ada kasus aktif, tetapi lanjut Evi, lebih kepada pencegahan dengan PSN. ’’Ini kan berbahaya juga kalau dibiarkan, bisa nanti menjadi wabah yang seperti dulu-dulu. Harus diperhatikan, turun tangannya harus segera sebelum ke yang lain,’’ bebernya.


Mewabahnya DBD ini harusnya sudah menjadi peringatan keras di tengah tetap waspada selama pandemi Covid-19. Jangan sampai pergantian pimpinan baru di dinkes ini menjadi alasan lambannya penanganan DBD. ’’Monggo segera turun. Mohon diperhatikan kondisi kesehatan lainnya. Ternyata ada wabah yang mulai menjangkit masyarkat, DBD itu tadi,’’ jelasnya.


Seperti diketahui, kasus DBD di Kabupaten Mojokerto meningkat. Namun, belum terlihat langkah penyikapan dari dinkes setempat. Warga pun beramai-ramai melakukan fogging secara mandiri. (ori/abi)

Editor : Fendy Hermansyah